Rapid Test, KPU Kabupaten Malang Keluarkan Biaya Rp 6,7 Miliar

Marhaendra Pramudya Mahardika. Foto: Rizal Adhi

MALANG - Kabupaten Malang akan melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Pilkada ini digelar di masa pandemi virus Corona.

Untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut, KPU Kabupaten Malang menganggarkan biaya rapid test untuk setiap anggota KPPS dan PPS.

"Sekarang jumlah TPS ada 4.999, dan setiap TPS jumlah KPPS ada 7 orang, jadi sekitar 35 ribuan (KPPS). Sementara PPS ada 2 orang per TPS, sehingga ada sekitar 10 ribu (PPS)," ungkap Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, saat acara Dialog Media Publikasi Informasi dan Pemberitaan di Masa Pandemi, di Hotel Bess Lawang, pada Sabtu (10/10/2020).

Sedangkan untuk besaran dana, Dika mengatakan, jumlahnya bisa dihitung dengan mengkalkulasikan biaya rapid test seharga Rp 150 ribu per orang.

Artinya untuk KPPS, membutuhkan anggaran sebesar Rp 5.248.950.000. Sementara untuk PPS, membutuhkan biaya Rp 1.499.700.000. Total, KPU Kabupaten Malang bakal mengeluarkan biaya Rp 6.748.650.000 untuk sekali rapid test saja.

Dika menjelaskan, nilai yang fantastis ini akan diambil dari APBN. "Dan hasil dari rapat dengan Komisi II DPR RI bahwa anggarannya diambil dari APBN. Jadi bukan dari APBD atau dari NPAD yang kita terima," terangnya.

Dia menegaskan, rapid test ini wajib dilaksanakan sebelum diadakan Pemilihan Umum. "Setiap KPPS sampai Linmas akan kami rapid, karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban," tegasnya.

Pihaknya juga akan menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang untuk pelaksanaannya. "Kalau yang kita bangun adalah kerja sama dengan Dinkes, kemudian pelaksanaannya oleh Puskesmas di setiap kecamatan," ujarnya.

Dia mengatakan, rapid test akan dilaksanakan setelah terbentuknya KPPS di bulan November 2020. "Mereka hanya di rapid sekali setelah mereka dibentuk, karena hasil rapid ini ada jeda waktunya," paparnya.