Saldo Kartu Prakerja Capai Rp 7,6 Juta, Jadi Perhatian Ekonom

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

TUGUMALANG.ID- Wacana kartu prakerja rencananya akan direalisasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2020 mendatang. Bahkan, kartu tersebut akan diisi dengan saldo maksimal mencapai Rp 7,65 juta. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat kunjungan kerjanya ke Malang belum lama ini. Ia menyampaikan kartu tersebut digunakan untuk membiayai pelatihan ketrampilan atau vocational training.

Meskipun demikian, wacana tersebut mendapat tanggapan dari ekonom Universitas Negeri Malang (UM) Dr. Imam Mukhlis,M.Si. Ia menerangkan besaran anggaran yang diberikan negara untuk membiaya kartu tersebut diharapkan tidak menjadi beban negara kedepan. “Bisa saja dibiayai, ini kan konteksnya politik anggaran. APBN bisa saja menyiapkan itu,” ungkap Imam kepada Tugumalang.id

Menurutnya, pembiayaan terkait daya saing dan penambahan skill itu memang penting. Imam menilai ada yang perlu disiapkan pemerintah dalam mewacanakan kartu prakerja. Yakni basis data untuk sasaran dan tujuan program kartu itu. Data ini perlu diperkuat terlebih dulu, agar tepat sasaran. “Gambaran data ini yang belum dilihat,” imbuh Ketua Jurusan (Kajur) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi (FE) UM ini.

Kajur Ekonomi Pembangunan UM Dr. Imam Mukhlis, M.Si.

Dengan demikian, anggaran nanti yang disiapkan benar-benar tidak menjadi beban negara. Mengapa demikian? Imam memberikan pandangannya tentang kondisi ekonomi makro yang stagnan dan ekonomi jangka pendek pun mengalami perlambatan. Indikatornya ialah pertumbuhan ekonomi masih dibawah target dan dinamika permintaan juga rendah. Kedua indikator ini dinilai Imam perlu dilihat oleh pemerintah. “Tapi semua itu ada kemungkinan terpengaruh kondisi ekonomi global, jadi kedepan perlu menjadi bahan perhatian lagi,” kata Imam.

Untuk diketahui, Muhadjir sebelumnya menerangkan jika Presiden Jokowi menginginkan kartu tersebut mulai diterapkan pada bulan Maret 2020 mendatang. Lalu, penggunaan kartu itu juga bukan untuk para pengangguran. Lebih dkhususkan kepada kalangan yang yang belum mendapatkan pekerjaan atau terkena PHK. Bahkan juga untuk masyarakat yang ingin membuka lapangan pekerjaan baru.

Reporter : Rezza Do’a Editor : Rino Hayyu Setyo