Sepakat Rencana APBD 2021, Perekonomian Kota Malang Diprediksi Kembali Normal

Rimzah. Foto: dok

MALANG - Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Malang tahun 2021 akhirnya disepakati, pada Selasa (6/10/2020).

Meski demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang tetap menambahkan catatan pada beberapa poin.

Antara lain, perihal pergeseran plafon anggaran belanja antar-program atau kegiatan atau sub-kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah hingga proyek Malang Creative Center (MCC).

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), Rimzah, mengatakan pergeseran plafon anggaran tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak merubah pagu belanja Perangkat Daerah yang telah disepakati dalam anggaran tahun 2021.

"Idealnya semangat Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang 2021, merupakan pemulihan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang, prioritas kebutuhannya adalah pembangunan fisik dan non-fisik," ujar Rimzah.

Dia menjelaskan, prioritas pembangunan tersebut seperti kepentingan pendidikan, fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan, perbaikan jalan, hingga kebutuhan lain yang diperluas untuk pemulihan kondisi Kota Malang pasca pandemi.

"Hal ini yang harus diprioritaskan agar kebutuhan masyarakat Kota Malang terpenuhi," paparnya.

Perihal proyeksi anggaran untuk salah satu mega proyek yakni MCC sebesar Rp 100 miliar yang juga menjadi sorotan, Banggar sepakat agar pembangunan dilaksanakan dengan penganggaran tahun jamak atau multiyears pada 2021 dan 2022.

Menurut Rimzah, selama realisasinya sejalan dengan tujuan untuk menjadikan Kota Malang lebih modern, kreatif, dan ramah UMKM. Selebihnya, tidak ada permasalahan serius terkait pembangunan MCC.

Pihaknya juga mengaku siap melakukan pengawasan mulai dari nol hingga benar-benar terwujud sesuai dengan arah dan tujuan MCC, agar tak jadi sekedar wacana belaka.

"Sesuai komitmen saya dan Fraksi Partai Gerinda di DPRD Kota Malang, kami tetap memprioritaskan masyarakat dalam hal realisasi program dan kebijakan Pemkot Malang 2021," ujarnya.

"Setiap program yang berdampak positif tentu akan kami dukung. Sementara untuk program yang minim manfaat, akan kami kritisi," tegas pria yang juga Wakil Ketua III DPRD Kota Malang itu.

Dia berharap, Pemerintah Kota Malang di tahun 2021 mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rasional melalui inovasi-inovasi tertentu. Sehingga penganggaran tersebut mampu berimbang, serta berjalan beriringan dengan program-program prioritas lainnya.

"Ini berdasarkan analisa potensi pendapatan dan kebijakan yang kreatif dan inovatif. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Malang diprediksi telah kembali normal pada tahun 2021. Sehingga Pemkot mampu semaksimal mungkin meningkatkan PAD," imbuh Rimzah

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, juga berharap selain meningkatnya PAD Kota Malang, inovasi tersebut diakuinya sebagai upaya untuk menguatkan potensi pendapatan di sektor pajak.

"Potensi pajak menjadi salah satu sisi yang inovasinya akan dikuatkan. Potensi-potensi lain juga banyak. Namun untuk pajak reklame dan pajak-pajak lain itu yang akan kami perkuat," tutupnya.(ads)

Reporter: Feni Yusnia