news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Trauma Korupsi Massal, Warga Malang Dirikan Kampung Antipolitik Uang

Konten Media Partner
16 April 2019 16:30 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Salah satu seruan antipolitik uang di Kidul Pasar, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. (foto:: Gigih Mazda/Tugu Malang).
zoom-in-whitePerbesar
Salah satu seruan antipolitik uang di Kidul Pasar, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. (foto:: Gigih Mazda/Tugu Malang).
ADVERTISEMENT
TUGUMALANG.ID - Kasus korupsi massal di Kota Malang membuat warga kian mawas diri. Diketahui, Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) menetapkan 45 orang sebagai tersangka dalam korupsi massal tersebut.
ADVERTISEMENT
Berkaca dari pengalaman pahit itu, warga Kidul Pasar, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, mendirikan Kampung Antipolitik Uang. Sekilas, kampung tersebut terlihat seperti kampung biasa. Namun, beberapa poster dan spanduk terkait penolakan politik uang menempel berjajar di beberapa area RW 06 dan RW 07, Kelurahan Sukoharjo.
Sejumlah anak muda warga Kidul Pasar, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, menunjukkan sejumlah poster antipolitik uang. (foto: Gigih Mazda/Tugu Malang).
Bahkan, dalam poster tersebut, tertulis ancaman kepada pihak-pihak yang berani melakukan politik uang. Mereka akan dilaporkan pihak berwenang jika terbukti melakukan politik uang.
"Jangan Ambil Uangnya. Warga Kidul Pasar Anti Politik Uang. Pemberi dan Penerima akan Diancam Pidana Ublem Aranjep," tulis poster tersebut.
'Ublem aranjep' yang berarti 'mlebu penjara' (masuk penjara) merupakan bahasa 'walikan' khas arek Malang.
Sementara itu, beberapa poster lain juga dilengkapi dengan nomor telepon yang bisa dihubungi, apabila warga ingin melaporkan praktik politik uang.
ADVERTISEMENT
Ketua RT 03/RW 07, Kelurahan Sukoharjo, Aswin Muzaki, menuturkan bahwa kampanye antipolitik uang itu dilakukan untuk mengedukasi warga agar memilih dengan cara yang bersih.
"Kami selaku warga memberikan edukasi atau pembelajaran terutama terhadap warga kami. Bahwa berpolitik itu tidak mahal," ucap Aswin, selasa (16/4).
Aswin bercerita, pada pemilu-pemilu sebelumnya, warga Kidul Pasar banyak sekali yang menerima suap politik uang untuk memilih calon tertentu.
"Dulu tahun 2014 marak. Terus terang itu dulu marak di wilayah kami. Jadi untuk tahun ini kami sepakat dengan tokoh masyarakat di wilayah Kidul Pasar, yakni RW 06 dan RW 07 untuk melakukan gerakan moral ini," lanjutnya.
Suasana di Kidul Pasar, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang merupakan kampung antipolitik uang. (foto: Gigih Mazda/Tugu Malang).
Ia juga menyatakan bahwa pada Pilkada 2018, hal serupa juga terjadi di wilayah tersebut. Namun, Pemilu 2019, warga sepakat untuk berubah. Dan yang melatarbelakangi mereka berubah merupakan dampak dari para pemimpin di Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.
ADVERTISEMENT
"Banyaknya anggota dewan kita (41 anggota), dan juga walikota (Moch Anton). Kita terjangkit dari korupsi. Pembangunan juga tidak maksimal," lanjut Aswan.
Diawasi 50 Kamera CCTV
Sejumlah warga memantau CCTV yang tersebar di Kidul Pasar, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. (foto: Gigih Mazda/Tugu Malang).
Selain 67 poster yang ditempelkan di seluruh sudut kampung, Aswan mengungkapkan ada 50 kamera pengawas untuk mengawasi praktik money politic tersebut.
"Kami ada 50 kamera CCTV yang tersebar di 9 RT," ujarnya. Selain itu, terdapat 6 server untuk menyimpan data rekaman CCTV tersebut.
Sebagai informasi, sebanyak 21 RT tergabung dalam kampung yang menolak politik uang ini, yakni RW 06 (RT 01-12), dan RW 07 (RT 01-09).
"Jadi awalnya CCTV ini untuk mengawasi tindak kejahatan karena banyak kasus pencurian di sini. Tapi sekarang juga untuk mengawasi money politic. Jadi jika ada orang luar masuk, tim sukses mana misalnya itu dapat terpantau semua," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Inginkan Pemimpin yang Bersih
Kampung Antipolitik Uang tersebut dibentuk lantaran warga ingin pemimpin yang bersih.
"Kami selaku warga tentunya akan melaporkan hal itu. Bahwasanya memang kalau perlu dilaporkan, akan kami laporkan. Pada pihak Bawaslu atau panwas," lanjutnya.
"Kami ingin bahwa pemimpin benar-benar mewakili rakyat, dan menampung aspirasi. Agar ke depan, Kota Malang bisa menjadi lebih baik," pungkasnya.
Reporter: Gigih Mazda
Editor : Irham Thoriq