News
·
22 Februari 2021 19:48

Wali Kota Malang Minta Disnaker PMPTSP Ringkas Birokrasi dan Permudah Investasi

Konten ini diproduksi oleh Tugu Malang
Wali Kota Malang Minta Disnaker PMPTSP Ringkas Birokrasi dan Permudah Investasi (251475)
Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji, saat agenda Forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja Disnaker-PMPTSP Kota Malang Tahun 2022, pada Senin (22/2/2021). Foto: Ulul Azmy
MALANG - Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji, menyambut baik 3 program rencana kerja utama Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) untuk tahun anggaran 2022 mendatang.
ADVERTISEMENT
Apresiasi ini diungkapkan pria nomor satu di Kota Malang itu pada agenda Forum Perangkat Daerah Renja, pada Senin (22/2/2021).
Dia mengatakan, pada dasarnya, semua program prioritas Disnaker-PMPTSP harus bisa membuat terobosan regulasi administrasi pelayanan publik yang selama ini seolah dipersulit. Bukan malah memudahkan.
Wali Kota Malang Minta Disnaker PMPTSP Ringkas Birokrasi dan Permudah Investasi (251476)
Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji, saat agenda Forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja Disnaker-PMPTSP Kota Malang Tahun 2022, pada Senin (22/2/2021). Foto: Ulul Azmy
''Setiap birokrasi administrasi yang berbelit agar dibenahi. Sekarang juga sudah ada UU Cipta Kerja. Saya harap ke depan tidak ada penghambatan, baik secara administrasi maupun penanaman modal,'' tegasnya.
Forum Perangkat Daerah, kata Sutiaji, juga penting agar ada sinkronisasi antar Perangkat Daerah (PD). Sehingga nanti jika usulan itu urgen, bisa segera ditindaklanjuti masuk pagu indikatif.
Saat ini, kata dia, anggaran belanja modal Kota Malang tahun 2021 masih belum 20 persen.
Wali Kota Malang Minta Disnaker PMPTSP Ringkas Birokrasi dan Permudah Investasi (251477)
ads
Maka dari itu, pihaknya mendorong semua pihak, khususnya Disnaker-PMPTSP Kota Malang untuk mempermudah regulasi dalam hal investasi. ''Ditingkatkan terus belanja modal, berhubungan dengan sektor ekonomi riil," harapnya.
ADVERTISEMENT
Lebih jauh, Sutiaji juga mengupas satu-satu terkait program renja dari Disnaker-PMPTSP. Utamanya soal Mall Pelayanan Publik yang ditarget realisasinya bisa segera diwujudkan.
"Saya minta tahun ini klir ya. Saat ini kan APBD 50 persen. Saya harap rencana menghadirkan 400 layanan perizinan dan non-perizinan segera direalisasikan,'' harapnya.
Selain itu, Sutiaji juga berharap, penyerapan tenaga kerja bisa lebih masif. Hingga saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Malang berada di urutan 3 besar tertinggi di Jawa Timur. Pertama Surabaya, kedua Sidoarjo, dan ketiga Kota Malang.
Sutiaji merekomendasikan untuk menambah intensitas konsultasi dengan perguruan tinggi yang jumlahnya bejibun di Kota Malang. ''Apalagi saat ini dengan ekonomi kreatif, sesungguhnya bisa menjawab. TPT kita dapat mengecil. Karena ekraf jadi ekonomi primadona saat ini," terangnya.
ADVERTISEMENT
Lebih jauh, Sutiaji menyebutkan, di Kota Malang sendiri, sebanyak 50,68 persen penduduknya merupakan usia-usia millenial yang sedang giat-giatnya menelurkan inovasi baru dalam hal ekonomi kreatif dengan berbasis teknologi.
"Kota Malang mempunyai potensi yang luar biasa, karena penduduknya 50,68 persen itu adalah kalangan milenial yang sangat menggandrungi dunia IT. Bagaimana kita memanfaatkan potensi ini untuk masuk kesana," pungkasnya.