BEM UAD Adakan Diskusi Inklusif "Negara dalam Cengkeraman Oligarki"

Kementerian Kajian Strategis (Kastrat) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) kembali menghelat acara reguler mereka yaitu Diskusi Inklusif untuk kali keempat pada Rabu, 27 April 2022 secara daring melalui Zoom Meeting. Pada seri kali ini, diskusi mengangkat tema “Negara dalam Cengkeraman Oligarki” dengan menghadirkan dua pengisi materi yaitu Muhammad Farhan, Presiden BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum (FH) UAD.

Diskusi Inklusif #4 BEM Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto: Tsabita)

Sebagai departemen yang menyoroti isu-isu terkini baik di tingkat universitas maupun nasional, Kastrat aktif menyuarakan diskusi-diskusi sebagai bahan kajian untuk menetapkan langkah kebijakannya. Seperti yang kita ketahui saat ini, salah satu isu yang sedang hangat dibicarakan adalah wacana tiga periode dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut penuturan Farhan, ide-ide seperti penundaan pemilihan umum (pemilu) dan penambahan masa jabatan merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.

“Hal ini, kan, sudah jelas diatur dalam Undang-Undang, maka jika tetap getol digemborkan, konstitusi akan dikhianati,” jelasnya.

Lebih lanjut, Farhan juga menggarisbawahi bahwa rezim pemerintahan Jokowi kerap disamakan dengan rezim Orde Baru (Orba) di masa pemerintahan Soeharto. Hal tersebut bisa dilihat dari sering terjadinya pembatasan dalam kebebasan berpendapat, kekerasan terhadap rakyat, dan represifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Menanggapi fakta tersebut, Farhan berpendapat, “Perlu treatment yang berbeda dalam merespons hal-hal yang terjadi di lapangan, terutama tentang bagaimana cara kita selaku mahasiswa berperan dalam menyuarakan pendapat.”

Alih-alih hanya bicara soal masalah pemerintahan atau wacana pemilu, mahasiswa juga harus fokus pada permasalahan yang dekat dengan rakyat. Yang paling dirasakan oleh masyarakat saat ini adalah kenaikan harga dalam sektor ekonomi termasuk minyak goreng, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga hal ini sangat krusial dan kenaikan yang terjadi telah mencekik masyarakat terutama mereka yang berasal kelompok marginal.

Dalam titik kritis ini, negara yang seharusnya hadir sebagai solusi dalam mengentaskan permasalahan, justru menjelma sebagai oligarki yang mencengkeram rakyatnya kuat-kuat. Manipulasi dilakukan dengan kelangkaan minyak goreng di kalangan publik pada periode Januari‒Maret tetapi justru partai politik berlomba-lomba membagikannya kepada masyarakat. Plot seperti ini jelas terdapat permainan yang dilakukan di belakang, hingga pada akhirnya lagi-lagi rakyat yang dikorbankan.

Hal serupa juga dipaparkan oleh Anom, perempuan yang berprofesi sebagai dosen FH UAD tersebut menyatakan bahwa situasi negara saat ini ada indikasi kemunduran. Terbukti dari adanya wacana penundaan pemilu yang mencuat dengan dalih stabilitas ekonomi. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia sejatinya memiliki tampuk kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat melalui perwakilan suara. Namun, realitas di lapangan acap kali menunjukkan bahwa negara ini cenderung oligarki atau dikuasai oleh kelompok elite tertentu.

Stabilitas ekonomi memang belum terjadi, terlebih pascapandemi Covid-19 melanda. Bahkan melalui Laporan Kecukupan dan Cakupan Manfaat Bantuan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19 oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pemerintah dinyatakan masih belum signifikan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terbebani selama pandemi. Kesimpulan tersebut didasarkan pada tiga masalah yaitu belum cukupnya nominal bantuan yang diberikan, kurang luasnya jangkauan penerima manfaat, dan belum tepatnya sasaran penerima manfaat.

Perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode bukanlah solusi atau jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan tersebut. Negara, dalam hal ini pemerintah, harus jeli dalam melihat isu-isu hingga ke akarnya agar bisa menuntaskannya. Keberpihakan kepada rakyat, fokus terhadap kesejahteraan kaum marginal, dan pemberantasan tikus-tikus berdasi adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Mengutip dari premis yang disampaikan Anom, demokrasi dan oligarki adalah sebuah dikotomi bak kutub utara dan kutub selatan. Indonesia, memilih untuk tetap jadi demokrasi atau berubah jadi oligarki? (tsa)