Busyro Muqoddas Sebut Ilmuwan Sekarang Cenderung Pragmatis

Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. dalam acara Sosialisasi Kitab Undang-Undang Baru yang Diselenggarakan di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto: Muh Raihan Muzakki)

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang Hukum, HAM, dan Hikmah, Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. mengatakan saat ini banyak karakter cendekiawan mulai luntur. Ia menambahkan jika hal itu dikarenakan para ilmuan cenderung memilih upaya melalui cara pragmatis atau jalan pintas.

Ia menyampaikan pendapatnya saat sebagai pembicara utama dalam acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Baru di Amphitarium Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada Rabu, 21 Juni 2023. Busyro mengatakan, lunturnya karakter seorang cendekiawan juga disebabkan adanya berbagai fasilitas yang diterima tanpa perhitungan yang layak.

“Sekarang ini ada kecenderungan sebagian ilmuwan luntur karakternya dan ini tidak sedikit ilmuwan memilih jalan yang sangat pragmatis. Bahkan, merasa nikmat sebagai penikmat dari fasilitas yang diterima tanpa memperhitungkan marwah dirinya sebagai ilmuwan,” jelas Busyro.

Ia membahas ini bukan tanpa alasan karena memiliki bukti yang kuat. Bukti itu, kata Busyro, berdasarkan adanya pengesahan berbagai undang-undang di Indonesia yang merupakan pembungkaman suara rakyat terhadap sistem demokrasi. “Banyak bukti tentang hal ini sejumlah undang-undang yang kita semuanya sudah mengenal,” kata Busyro.

Dalam penjelasan yang disampaikan, ia membeberkan jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan disahkan memiliki kandungan yang berbahaya dalam demokrasi di Indonesia, yakni kapitalisme dan liberalisme. “Mungkin, mudah-mudahan tidak dengan RUU Kesehatan yang sangat kental muatan-muatan ideologi kapitalisme maupun liberalisme, yang itu kuat sekali indikasi akan segera disahkan,” imbuhnya.

Jika RUU Kesehatan disahkan oleh pemerintah maka akan menjadi bukti nyata Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai kesempurnaan birokrasi. Kesempurnaan itu, kata dia, merupakan penyimpangan terhadap ideologi Pancasila.

“Kalau pemerintah nekat mengesahkannya bersama DPR, itulah bukti kesempurnaan dari birokrasi kita. Kesempurnaan dalam hal penyimpangan secara terang-terangan terhadap ideologi bangsa yaitu Pancasila,” tutupnya. (Han)

uad.ac.id