Mengembalikan Nilai Pancasila yang Telah Hilang Terhadap Demokrasi Indonesia

Ilutrasi penyampaian aspirasi. sumber : Photo by michelle guimarães: https://www.pexels.com/photo/people-protesting-in-a-rally-4664301/

Nilai dasar pancasila yang seharusnya ditegakan di dalam penerapan demokrasi di indonesia ternyata tidak baerjalan dengan semestinya. Menurut data komisi pemberantasan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan atas kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anggota DPR/DPRD mencapai 233 kasus sejak 2004 hinga juli 2023. Penyalahgunaa kekuasaan yang dilakukan oleh wakil rakyat ternyata berdampak kepada ketidak percayaan rakyat terhadap wakil rakyat yang seharusnya melayani masyarakat dan mewakilkan suara rakyat yang justru malah mengkhianati mandat yang telah diberikan. Penyalahgunaan kekuasaan juga berdampak kepada sifat apatis masyarakat terhadap politik, sehingga stigma masyarakat tentang politik yang seharusnya dilaksanakn oleh orang yang bermoral dan berintegritas, ternyata menjadi sebuah pandangan yang buruk terhadap politik. Kesewenagan wakil rakyat lah yang membuat demokrasi di indonesia semakin buruk. Peran pemuda sangatlah berpengaruh bagi kemajuan dan perkembangan politik dan demokrasi mendatang, menngingat pemuda adalah tombak dari kekuatan demokrasi yang akan membangun keadilan berdasarkan nilai pancasila. dewasa ini ketertarikan pemuda terhadap politik dan demokrasi di indonesia masih cukup rendah. Seperti di dalam survei yang dilakukan oleh CSIS (Centre for Strategic Internasional Studies) yang menyebutkan tentang minimnya pemuda indonesia yang ingin mencalalonkan diri menjadi DPR/DPRD dan menjadi kepala daerah. Dalam hasil survei tersebut pemuda yang Berkeibginan untuk menjadi Anggota DPR/DPRD hanya mencapai 14,6% dan juga 14,1% pemuda yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Sementara itu anak muda yang tidak memiliki keinginan menjadi Anggota DPR/DPRD mencapai 84,7% dan sebanyak 85,2% pemuda indonesia tidak memiliki keinginan menjadi kepala daerah. Survei yang dilakukan oleh CSIS juga menyebutkan bahwa hanya ada 1,1% Pemuda yang ingin ikut serta dalam Partai Politik. ini membuktikan bahwa ketertarikan pemuda dalam keikutsertaan nya dalam politik itu sangat rendah. Padahal pemuda di indonesia mempunyai pemikiran yang kritis terhadap perkembangan politik dan demokrasi di indonesia dan mempunyai peluang untuk menjalankan demokrasi di indonesia sesuai dengan nilai dasar pancasila. Maka dari itu penulis ingin menginginkan pemuda di indonesia tidak apatis dan lebih peduli terhadap perkembangan politik dan demokrasi di indonesia dan menjadi aktor dalam menjalani demokrasi pancasila yang telah hilang.

Sifat apatis dan ketidak pedulian pemuda terhadap demokrasi di indonesia ternyata pernah diatasi dengan kebijakan program Parlemen Remaja yang diselenggarakan oleh DPR RI. Menurut Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa tujuan didirikan nya Parlemen Remaja untuk menumbuhkan kepada remaja rasa peduli terhadap pemasalahan kebangsaan dan masalah politik. Dari pendapat tersebut kita bisa tarik benang merah bahwa Parlemen Remaja ini didirikan untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan menghilangkan rasa Apatis remaja kepada politik. Karena pada saat ini stigma pemuda tentang politik itu dipandang buruk, mengingat pemuda zaman sekarang rentan terhadap demokrasi. Dan parlemen remaja juga mengajarkan kepada para peserta bagaimana membuat sebuah kebijakan yang benar dan tepat sesuai dengan nilai dasar Pancasila dan UUD NRI 1945. Akan tetapi hal ini tidak dapat mengembalikan kepercayaan dan kepedulian pemuda terhadap politik dan demokrasi yang ada di indonesia. Dan menurut penulis program yang dilaksanakan oleh DPR RI ini tidak begitu menyeluruh kepada pemuda di indonesia. Menurut penulis program ini tidak begitu Efektif dan memberikan dampak besar terhadap kepedulian dan tindakan yang aktif bagi pemuda.

Ketidak efektifan parlemem remaja yang diselengarakan DPR RI itu terletak kepada penyebar luasan pengetahun tentang mekanismme pemberian aspirasi yang sebenarnya ini juga penting untuk kita benahi, karena mekanisme pemberian aspirasi rakyat melalui partai politik tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas. Yang dimana penyebaran ini menjadi sebuah mekanisme yang bisa membanggun kepedulian dan menghilangkan apatisme pemuda dengan cara membuat sebuah seminar aspirasi rakyat, yang berkaitan dengan sosialisasi aspirasi melalui partai politik. Karena dengan melakukan seminar ini, bisa menyadarkan para pemuda bahwasanya aspirasi masyrakat dalam membuat sebuah kebijakaj publik itu masih bisa dilakukan dengan melalui partai politik sebagai jemabatan nya. Hanya segelintir orang yang mengetahui bahwa hakikat dari oartai adalah sarana penyalur aspirasi rakyat, yang dimana aspirasi pemuda yang diberikan kepada partai nantinya akan di pertimbangkan saat rapat DPR dalam membuat sebuah kebijakan. Dan mekanisme penyaluran ini harus selalu dibahasa dan disosialisasikan oleh pemerintah. Karena hal ini bisa menyadarkan bagi para pemuda bahwa mereka mempunyai wewenang untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan ini.

Penguatan fungsi partai politik juga menjadi mekanisme yang penting, yang dimana penguaatan disini dimaksudkan kepada fungsi partai sebagai penyalur aspirasi rakyat. Saat jaman pemerintahan presiden soekarno, partai partai mempunyai sebuah peranan khusus dan latar belakang dalam menyalurkan aspirasi nya, seperti partai buruh yang menyalurkan aspirasi para buruh. Dan jika kita melihat a quo yang ada saat ini, partai politik lebih cenderung mementingkan dan mensejahterakan golongan borjuis nya dibandingkan mensejahterakan rakyat. Dan ini lah yang menjadi ketidaksesuaian dari tugas partai politik sebenarnya. Maka dari itu pemuda adalah ujung tombak demokrasi dengan selalu memberikan aspirasi nya melalui partai politik untuk membuat sebuah kebijakan peraturan , dan melakukan Controling terhadap demokrasi di indonesia, karena pemuda di negeri ini harus selalu kritis terhadap permasalahan demokrasi agar terciptanya demokrasi sesuai dengan nilai dasar pancasila.