32 Ribu Warga Miskin di Palembang Berharap Sembako

Pembagian paket sembako kumparanDerma di Palembang. (foto: Ary priyanto/Urban Id)

Kota Palembang telah mengakhiri masa penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), namun masih ada 32.000 warga miskin baru yang terdampak COVID-19 belum menerima sembako.

Salah satu warga terdampak di Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sulistia (40) mengatakan, dirinya sudah didata akan menerima sembako, namun belum menerima hingga saat ini.

“Saya masih berharap jika bantuan masih ada, namun jika tidak ada apa boleh buat,” kata Sulistia yang mengaku terdampak PHK saat pandemi.

Menurut ibu tiga anak ini, dirinya saat ini tidak punya pekerjaan dan sangat berharap akan ada bantuan dari pemerintah.

Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, siaga tanggap darurat belum dicabut sehingga jaringan pengaman sosial akan tetap dijalankan. “Kami tetap komitmen mendistribusikan penyaluran sembako sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Ratu Dewa, Minggu (21/6).

Dewa bilang, komitmen tersebut juga akan segera dilakukan konsultasi terhadap penggunaan dana COVID-19 dengan Kejari maupun Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan pasca PSBB dilaukan dua tahap.

“Pemkot Palembang tetap komitmen menyalurkan bantuan sembako, ada 32.000 warga miskin baru yang terdata untuk diberikan sembako,” kata Dewa.

Dewa menyebutkan, pihaknya juga tengah melakukan proses pembelajaran penyesuaian pasca penerapan PSBB, sehingga kebijakan yang diambil nanti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait penggunaan anggaran COVID-19, Dewa menjelaskan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 480 miliar dan baru digunakan sekitar Rp25 miliar. Penggunaan yang dilakukan pada bidang kesehatan yaitu di Rumah Sakit BARI dan Dinas Kesehatan Kota Palembang.

“RS BARI dilakukan penambahan tempat tidur pasien dari 15 menjadi 50, selain itu digunakan untuk peralatan seperti APD,” katanya.

Pada UMKM dana yang disalurkan berupa pembuatan masker kain yang tersebar di 107 kelurahan yang memberdayakan 350 UMKM dan jaringan pengamanan sosial untuk pembelian sembako. “Untuk bidang perekonomian belum digunakan, sebab masih melihat situas ekonomi yang terjadi,” katanya.

Dewa menyebutkan, dana pencegahan penyebaran COVID-19 ini sedang menunggu izin pusat terkait penggunaan 5 hingga 6 bulan ke depan, yang menyesuaian perencanaan anggaran sebelumnya. (eno)