Bambang Haryo Sebut Anggaran Proyek Kereta Cepat Tidak Rasional

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono. Foto: Istimewa

Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak rasional, lantaran mengalami pembengkakan biaya sebesar USD 2 miliar dari 6,07 miliar USD, sehingga biaya total menjadi USD 8 miliar atau setara dengan Rp 114 triliun.

Bambang Haryo menyebut terjadi pembengkakan biaya fantastis, karena nilai penawaran awal dari China sebesar USD 5,55 milyar, bila jumlah total biaya 8 miliar USD sehingga terjadi kenaikan sekitar 2,5 miliar USD atau terjadi kenaikan 40% lebih.

“Seharusnya, pembengkakan biaya ini tidak dibebankan kepada APBN, sesuai perjanjian awal dengan China pada saat pelelangan. Maka BPK diharapkan mengaudit anggaran kereta cepat tersebut,” kata BHS sapaan akrab Bambang Haryo Soekartono, di Palembang.

Dikatakan, Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, pembengkakan biaya yang begitu besar yakni senilai USD 2 miliar akan sangat membebani masyarakat, karena investasinya sebagian besar menggunakan uang rakyat (APBN).

Masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan tarif murah bila menggunakan kereta cepat Jakarta - Bandung, Maka transportasi ini akan menjadi tidak ekonomis yang akhirnya tidak diminati oleh masyarakat.

Menurut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Timur ini, dengan biaya pembangunan sebesar Rp 114 triliun ini, pemerintah mempunyai target bisa menumbuhkan ekonomi yang besar dan menampung banyak jumlah tenaga kerja.

“Seharusnya pemerintah bisa melakukan investasi dengan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien, guna menumbuhkan ekonomi dan menampung tenaga kerja yang jauh lebih besar,” katanya.

Pemerintah menurutnya harus dapat memprioritaskan pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sumatera yang saat ini masih kurang sekitar 1.500 kilometer. Dan bila ini di prioritaskan, maka hanya membutuhkan biaya sebesar Rp 45 triliun, dengan asumsi per kilometer rel kereta api biaya sebesar Rp30 miliar berdasarkan data Kemenhub.

Rel kereta api tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengangkut penumpang dan logistik untuk antisipasi penduduk sekitar 60 juta dan komoditas logistik yang saat ini sangat melimpah akibat kesulitan mendapatkan transportasi dan banyaknya prasarana jalan yang mengalami kerusakan parah di wilayah Sumatera, mulai dari ujung Selatan ke Utara dan sebaliknya.

“Sehingga dengan adanya rel kereta trans sumatera tersebut, maka akan terjadi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia,” katanya.

BHS menambahkan, keterbatasan jumlah rolling stock (rangkaian kereta api) yang ada di Sumatera saat ini bisa ditambahkan dengan 200 rangkaian kereta api penumpang dan barang yg hanya membutuhkan anggaran pembangunan sebesar Rp 8 triliun untuk asumsi persatu rangkaian dengan anggaran 40 miliar rupiah. Dan ini mengakibatkan kenaikan hampir 3 kali lipat dari jumlah rangkaian kereta api yang ada di sumatera saat ini.

"Dengan hanya membutuhkan total biaya 53 triliun diatas, maka akan berdampak kenaikan ekonomi signifikan di wilayah seluruh Sumatera dan ini tentunya dampaknya jauh lebih besar dari pada kita membangun kereta cepat Jakarta - Bandung yang hanya mengangkut penumpang saja dan melayani jumlah penduduk sekitar 15 juta untuk Kota Jakarta dan Bandung," tutur BHS.

BHS menuturkan pemerintah perlu mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yg lebih efektif dan efisien, untuk menumbuhkan ekonomi dan serapan tenaga kerja yg jauh lebih besar serta dampak pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah seluruh Indonesia.

“Bila dengan anggaran Rp 114 triliun tersebut sebenarnya cukup untuk membangun jalur rel kereta api trans Sumatera dan rel kereta api trans Sulawesi beserta sarananya berupa ratusan rangkain kereta api baik barang maupun penumpang,” kata BHS. (adv)