BPD Prabowo-Sandi Kumpulkan Bukti Dugaan Kecurangan Pemilu di Sumsel

Ilustrasi pemungutan suara di Palembang (foto: abp/Urban Id)

Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi di Sumsel mendesak penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Uumum (KPU), memberikan penjelasan terkait karut-marutnya pelaksanaan Pemilu di Provinsi Sumsel, khususnya Kota Palembang.

Koordinator divisi advokasi TKD Sumsel, M Ridwan Saiman mengatakan, salah satu masalah yang menjadi sorotan yakni mengenai banyaknya pemilih di Palembang tidak dapat memilih pada Pilpres 17 April lalu.

"KPU Sumsel harus menjelaskan kepada seluruh masyarakat Sumsel, perihal penyebab terjadinya kekurangan surat suara untuk Pilpres 2019, yang mengakibatkan banyaknya pemilih tidak dapat memilih dalam jumlah signifikan," katanya.

Ridwan bilang, pihaknya jelas kecewa atas maraknya kesalahan dan kekeliruan, dalam teknis penyelenggaraan pemilu 2019 di Sumsel, berupa kekurangan surat suara pilpres dan form C1 dibanyak TPS. Sulit untuk memaklumi kesalahan- kesalahan tersebut, sebagai suatu kelalaian.

Mengingat sejak awal, secara sederhana semua pihak sudah memperhitungkan Provinsi Sumsel adalah basis suara paslon 02, sehingga kesalahan-kesalahan teknis penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) tersebut, sangat merugikan paslon 02.

"Sangat sulit untuk menyatakan kesalahan dan kekeliruan- keliruan tersebut sebagai suatu kelalaian," katanya

Untuk itu, pihaknya memerintahkan seluruh kader partai koalisi maupun relawan 02, untuk mengumpulkan fakta- fakta pelanggaran dan kesalahan- kesalahan teknis penyelenggaraan pemilu yang terjadi, agar dikemudian dapat menjadi bahan dan bukti laporan pelanggaran, dan pidana pemilu kepada pihak berwajib dan kepada DKPP.

Ketua Dewan Penasehat BPD Sumsel, Budiarto Marsul menambahkan, berdasarkan dari hasil keliling Kota Palembang saat pelaksanaan pemilu 17 April, banyak hal- hal yang jadi pertanyaan dan harus mendapat penjelasan dari peeyelenggara pemilu.

"Nyatanya dilapangan, banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak suaranya, karena surat suara kurang di TPS. Ini wilayah kota, seharusnya muda dan aneh distribusi gagal, dan jika ada kekurangan surat suara harusnya tanggap," katanya. (jrs)