'Cebong' dan 'Kampret' Untungkan Penyelenggara Pemilu

Ilustrasi (Dok. Kumparan)

Fenomena munculnya sebutan cebong dan kampret di tengah dua kubu massa pendukung calon presiden (Capres) RI sejak belakangan tahun terakhir secara tidak langsung turut memberikan dampak positif terhadap tingkat partisipasi Pemilu. Kalangan akademisi menilai, cebong dan kampret secara substansi positif turut menguntungkan penyelenggara Pemilu dalam mensosialisasikan masyarakat untuk dapat memberikan hak pilihnya pada Pemilu mendatang.

Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya, Bagindo Togar mengatakan, adanya istilah cebong dan kampret di tengah masyarakat dapat diartikan positif sebagai bentuk kreativitas dan kebebasan masyarakat dalam berpendapat dalam menentukan pilihan calon presiden RI. Kontrasnya secara tidak langsung akan menguatkan partisipasi Pemilu.

"Wabah cebong dan kampret ini sangat membantu KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Dimana masyarakat mulai tertarik menggunakan hak pilihnya, hal ini sebuah kreativitas publik yang muncul secara tidak sengaja," kata dia, Rabu (3/4).

Bagindo bilang, dukungan dari cebong dan kampret ini terbilang sangat kuat, hal itu dapat dilihat dari sengitnya persaingan 'menjual' calon yang didukung masing-masing di tengah masyarakat. Khususnya di media sosial, yang mana kini perdebatan antara cebong dan kampret akan selalu dijumpai di setiap beranda pengguna media sosial.

"Bahkan dari hasil sejumlah lembaga survei belakangan rata-rata menyebutkan tingkat masyarakat yang belum menentukan pilihan terhadap salah satu pasang capres kini sudah dibawah 9 persen, sementara KPU sendiri menargetkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 77 persen," katanya.

Secara tidak langsung, cebong dan kampret ini semakin memudahkan tugas KPU dalam mengajak masyarakat berpartisipasi menggunakan hak suaranya pada Pemilu 17 April nanti, terlepas dari cara bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh cebong dan kampret itu sendiri. Sebab, tak bisa dipungkiri dengan dukungan yang kuat tersebut terkadang justru mengarah kepada upaya saling menjatuhkan salah satu pasangan capres, apalagi di media sosial.

"Selain KPU, turunan keuntungan dari adanya cebong dan kampret ini juga sampai kepada partai politik pendukung masing-masing capres. Dimana nantinya, pendukung salah satu capres ini tidak akan mendukung partai politik yang mengusung capres yang bukan pilihanya," katanya.

Namun demikian, dirinya berpendapat jika masalah antara cebing dan kampret ini akan segera berakhir setelah Pemilu 17 April mendatang. Tinggal lagi waktu cepat atau lambatnya saja. Nah, disinilah tugas dari sejumlah elemen pemerintahan untuk secara kolektif bersama-sama mempersatukan kembali dua dukungan kubu yang berbeda ini.

"Yakin lah ini akan segera berakhir. Sebab mau tidak mau atau suka tidak suka setelah adanya keputusan final atas Pemilu maka semua masyarakat harus menerimanya. Untuk itu dibutuhkan juga dorongan dari KPU, parpol pendukul, DPR, dan pemerintah untuk secara bersama mempersatukan perbedaan diantara masyarakat ini," katanya. (jrs)