KEK Tanjung Api-Api Dibatalkan Presiden, Gubernur Sumsel: Saya yang Meminta

Gubernur Sumsel, Herman Deru. (ist)

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan pembatalan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA) oleh Presiden RI, Joko Widodo, merupakan atas permintaannya.

Status KEK tersebut sebelumnya ditetapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat masih menjabat sebagai presiden. Adapun pencabutan status KEK tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 2/2022 tentang KEK TAA (PP)51/2014 tentang KEK TAA.

Menurut Deru, pencabutan status KEK di wilayah Desa Muara Sungsang dan Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, karena jaraknya jauh dari calon Pelabuhan Tanjung Carat yang sudah menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Saya yang meminta pencabutan itu dan ada dasar permohonannya itu dicabut karena tidak representatif, dan jauh dari calon lokasi pelabuhan yang akan dibangun," katanya, Sabtu (22/1).

Maket KEK Tanjung Api-Api, Sumsel. (dok. Urban Id)

Selain itu, pencabutan wilayah KEK TAA karena tidak dapat diselesaikan dan tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan siap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Menurutnya, mustahil adanya KEK tanpa pelabuhan untuk mendukung ekspor.

"Selama ini pembangunan di wilayah itu tidak pernah terealisasi dan juga tidak ada kemudahan untuk investor. Harapan investor itu adalah kemudahan dan transportasi, antara pelabuhan dan KEK," katanya.

Herman Deru bilang, pencabutan status KEK ini menjadi langkah awal merealisasikan lokasi baru KEK yang berdekatan di Pelabuhan Tanjung Carat. Diharapkan dapat membawa komoditas ekspor Sumsel ke pelabuhan dunia, tidak lagi bergantung dengan provinsi tetangga seperti Lampung.

“Prioritas kita pelabuhan dulu baru KEK, karena sejak 2014 KEK kita terkendala pembebasan tanah,” katanya.