KPAI: SMA Taruna di Palembang Mahal, Tapi Ruang Kelas Mirip Penjara

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, saat di Palembang (foto: Urban Id)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan evaluasi total terhadap SMA Taruna Indonesia. Sebab, telah terjadi kasus penganiayaan terhadap sejumlah siswa saat pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS) di sekolah tersebut, hingga menimbulkan korban jiwa.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan berdasarkan hasil tinjauan pihaknya ke sekolah yang berbasis semimiliter tersebut, banyak kejanggalan yang ditemukannya. Ia menganggap, Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel masih kurang dalam melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah berasrama.

"Saya melihat situasi sekolah seperti apa, jika memang menggunakan pendampingan pihak TNI, saya juga menanyakan adakah surat perintah penugasan dari kesatuannya?" kata Retno di RS Charitas Palembang, Rabu (17/7)

Tak hanya itu, Retno juga mengatakan pihaknya sudah melihat rundown kegiatan MOS tersebut. Termasuk, daftar susunan kepanitiaan dan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan MOS di SMA Taruna Indonesia.

"Hasil yang ditemukan di rundown kegiatan ternyata tidak ada aksi long march sejauh 4 kilometer tersebut, dan pelaksanaanya dilakukan setelah kegiatan MOS ditutup. Artinya aksi tersebut di luar prosedur, tapi kenapa bisa terjadi?" katanya.

Retno mengatakan, sejumlah sarana dan prasarana di sekolah tersebut tidak memadai untuk sebuah sekolah berasrama. Mulai dari tempat makan, kelas, hingga asrama siswa itu sendiri.

Padahal, berdasarkan keterangan dari orang tua siswa, untuk masuk ke sekolah tersebut, biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Mereka harus membayar uang masuk Rp 22 juta, iuran per bulan Rp 1,5 juta, dan biaya per semester Rp 3 juta.

Pintu masuk SMA Taruna Indonesia (Dok. istimewa)

"Artinya ini bukan sekolah murah jika dibandingkan dengan sekolah berasrama lainnya. Sementara fasilitasnya kurang memadai. Misalnya saja, pada ruang kelas yang tanpa jendela lebih mirip seperti penjara," katanya.

Lalu, sebagai sekolah yang mengklaim menerapkan pendidikan karakter semimiliter, Retno juga menanyakan berapa persen lulusan mereka yang masuk ke akademi militer maupun kepolisian.

Dari data tahun 2018, ternyata tidak ada satu pun lulusan yang masuk sekolah tingkat akademi, baik militer maupun kepolisian. Hanya ada lulusan yang masuk ke bintara polisi (scaba).

"Itu juga berbanding terbalik dengan branding yang dijual oleh pihak sekolah semimiliter yang mana untuk persiapan masuk akademi militer maupun polisi," katanya.

Atas dasar temuan tersebut, KPAI akan mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel dan Pemerintah Daerah, juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan evaluasi total sekolah tersebut, baik dari proses pembelajaran siswa, keuangan, dan sebagainya.

"Sekolah ini sudah berjalan selama 15 tahun, dan kebetulan pada Oktober 2019 izin mereka habis. Oleh karena itu kita minta audit. Sehingga lebih diketahui apakah nantinya izin sekolah tersebut layak untuk diperpanjang," katanya. (jrs)