Mendikbut Janjikan Rp 1 Triliun untuk Pendidikan di Banyuasin

Konten Media Partner
28 Februari 2019 18:05 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Mendikbut RI Muhajir Effendy saat menyerahkan DAK secara simbolis (Urban Id)
zoom-in-whitePerbesar
Mendikbut RI Muhajir Effendy saat menyerahkan DAK secara simbolis (Urban Id)
ADVERTISEMENT
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, menjanjikan dana Rp1 triliun untuk sektor pendidikan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk tahap awal, akan dicairkan sebesar Rp350 miliar dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK).
ADVERTISEMENT
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbut) RI, Muhajir Effendy mengatakan, DAK tersebut untuk keperluan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan nonfisik, pembangunan unit sekolah baru, serta rehabilitasi ruang kelas.
"Rp350 miliar itu belum termasuk KIP dan DAU yang untuk gaji dan tunjangan guru. Kalau ditotal semua sekitar Rp 1 triliun," kata Muhajir usai menghadiri Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Banyuasin, Kamis (28/2).
Menurutnya, sektor pendidikan di Banyuasin memiliki tantangan tersendiri dengan wilayahnya yang sebagian besar merupakan perairan. Perlu dedikasi dari guru dan perhatian dari pemerintah untuk memberikan fasilitas cukup agar ada guru bersedia ditugaskan di wilayah perairan yang cukup terpencil.
"Tugas pemerintah daerah itu untuk memenuhi kebutuhan guru di tempat mereka mengabdi. Pemerintah pusat menyediakan bantuan, nanti pemerintah daerah yang menimbang apa pembangunan yang prioritas," katanya.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Bupati Banyuasin Askolani mengatakan ada 200 bangunan sekolah SD dan SMP yang harus diperbaiki. Dengan adanya bantuan dari DAK tersebut perbaikan sekolah itu ditargetkan dapat selsai pada 2020. "60 persen diselesaikan pada tahun ini, sisanya 2020. Selain itu juga ada bantuan dari APBD provinsi sebesar Rp 47 miliar, 50 persennya diarahkan ke pembangunan fisik," katanya.
Selain itu, pihaknya telah mengalokasikan Rp27 miliar dari APBD untuk dana alokasi kesejahteraan guru honorer. "Kondisi pendidikan di Banyuasin yang paling memprihatinkan berada di daerah perairan. Satu sekolah, PNS-nya hanya kepala sekolah, sisanya guru honorer. Kalau tidak ada guru honorer, saya tidak bisa membayangkan bagaimana pendidikan di sini," katanya. (jrs)