Pemprov Sumsel Minta Daerah Percepat Penyaluran Bansos

Rapat koordinasi Gubernur Sumsel, Polda Sumsel dan Kejati. Foto: Istimewa

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) meminta kabupaten dan kota di Sumsel untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos). Meski begitu, Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengingatkan agar tetap mematuhi aturan yang berlaku serta melakukan pendampingan dari kejaksaan dan pihak kepolisian.

“Wali kota dan bupati diharapkan tidak perlu ragu menggunakan anggaran belanja modal untuk penyaluran bansos, hanya saja tetap mematuhi aturan,” kata Deru saat rapat koordinasi percepatan pemulihan ekonomi nasional di Polda Sumsel, Jumat (24/7).

Gubernur bilang, upaya ini sebagai langkah pihaknya terhadap penanganan penyebaran virus corona (COVID-19), termasuk penyediaan masker, APD dan vaksinasi. Selain itu, pihaknya bersama aparat mengajak dan mengingatkan tentang penggunaan anggaran terutama terkait bansos.

“Penanganan kondisi saat berkaitan dengan APBD maupun anggaran yang bukan APBD, sehingga perlu penanganan langsung,” katanya.

Selain itu, memang terjadi keterlambatan belanja anggaran rata-rata karena prosesnya melalui tender, dan mekanisme tender tetap sama dengan yang sebelum-sebelumnya khususnya yang konstruksi.

Herman Deru berharap ada kebijakan khusus dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), sebab ini diperlukan regulasi khususnya pembelanjaan non sembako dan non medis, guna menghindari darurat ekonomi.

“Kami meminta agar daerah juga mengoptimalkan anggaran dengan maksimal sesuai dengan aturan dan instruksi pemerintah pusat mengenai percepatan pemulihan ekonomi dan penyaluran program perlindungan sosial serta belanja modal terkait bansos untuk masyarakat,” katanya

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri, mengatakan koordinasi ini untuk mendukung program Pemerintah Pusat untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Pihaknya berinisiatif untuk membantu dan bersama-sama menjalankan program dari bapak Presiden.

Selain itu, dalam rangka memberikan pengarahan bersama dengan pihak kejaksaan sebab hasilnya nanti untuk masyarakat, sebab itu harus saling rangkul menyukseskan hal ini.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kajati Sumsel), M. Rum, mendukung percepatan belanja anggaran sesuai arahan Pemerintah Pusat. Pihaknya bersama jajaran bersedia memberikan pendampingan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

"Saya mendukung percepatan belanja anggaran yang penting saling jaga satu sama lain. Banyak cara agar mendorong anggaran ini optimal. Apapun anggaran kalau untuk masyarakat itu dioptimalkan dan dilakukan dengan secara leluasa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” katanya.