Perusahaan Milik Keluarga Menhan Garap KEK TAA di Sumsel

Gerbang masuk penanda Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-APi (TAA) Sumsel (Dok. Urban Id)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya mencari jalan terbaik guna merealisasikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api Api (TAA). Kali ini, langkah yang dilakukan yakni mengedepankan investor baru yakni PT Tri Patria Group yang merupakan perusahaan milik keluarga Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu.

Gubernur Sumsel H Herman Deru menyatakan keseriusannya untuk merealisasikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api Api (TAA). Ia akan memprioritaskan investor yang sudah siap membangun lahan KEK TAA dan bakal menunda kerjasama yang sudah terjalin dengan investor sebelumnya.

"KEK TAA targetnya harus jadi. Sekarang saya niatkan siapapun investor yang sudah siap membangun baik modal ataupun lahan bisa bekerja sama," kata Deru, Sabtu (25/5).

Deru bilang, pada awalnya Pemprov telah membentuk PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) untuk mengelola KEK TAA. PT SMS lalu mencari investor untuk mewujudkan kawasan yang nantinya bakal menjadi pusat industri tersebut. Hingga akhirnya, PT SMS mendapat rekanan yang akan membebaskan lahan seluas 2.030 hektar guna keperluan pembangunan kawasan.

"Tapi, rekanannya ini hingga saat ini baru membebaskan beberapa hektar saja dari luas kebutuhan lahan," katanya.

Kemudian, ada PT Tri Patria yang sudah memiliki lahan 2.400 hektar berminta untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan KEK TAA tersebut. Perusahaan tersebut pun siap memberikan lahan yang mereka miliki sebagai penawaran.

"Sekarang ada yang bersedia memberikan lahannya untuk pengembangan KEK TAA. Yakni Tri Patria Group yang masih dimiliki keluarga pak Ryamizard. Polanya kerjasama business to business. Nah, di lahan inilah nantinya KEK TAA akan dikembangkan," katanya.

Sementara terkait nasib PT SMS dan perusahaan rekanannya, Herman Deru menegaskan jika segala kerjasama yang terjalin di tahan terlebih dahulu. "PT SMS dan rekanannya di hold (ditahan). Disisihkan dulu. Sudah ada yang siap lahan. Dan ini yang akan diprioritaskan. Yang penting KEK TAA jadi dulu," katanya.

Untuk revisi aturan, pihaknya saat ini masih mengajukan revisi perubahan ke Menko Perekonomian. Seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk memperluas lahan KEK TAA dari sisi Pemprov sudah dipenuhi. "Ada beberapa persyaratan seperti Perubahan Perda RTRW Kabupaten Banyuasin dan syarat lainnya itu akan dipenuhi sesegera mungkin," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMS, IGB Surya Negara saat dimintai tanggapannya terkait rencana Gubernur tersebut enggan memberikan komentarnya. Surya mengaku telah berupaya untuk mencari investor untuk mewujudkan pembangunan KEK TAA.

"Saya tidak bisa komentar. Pada prinsipnya, kami akan ikut kebijakan Gubernur," katanya. (jrs)