Serikat Pekerja Pertamina di Palembang Tolak Ahok Jadi Komisaris Utama

Serikat Pekerja Pertamina (SPP RU III) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menggelar jumpa pers di Palembang, Senin (18/11). Foto. Istimewa

Informasi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan mengisi jabatan komisaris utama Pertamina ditanggapi Serikat Pekerja Pertamina (SPP RU III) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Serikat di Palembang menilai, pihaknya perlu menyatakan sikap penolakan untuk kepentingan perusahaan. Pertamina merupakan BUMN sangat strategis yang produknya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Kami mendesak agar pemerintah bersikap bijaksana memilih figur pemimpin, hal ini semata-mata demi kepentingan perusahaan strategis negara," kata Ketua Umum SPP RU III, M Yunus didampingi sejumlah pengurus, di Palembang, Senin (18/11).

Dikatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai cacat dalam persyaratan memimpin perusahaan. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta Ahok pernah tersandung kasus hukum penistaan agama yang berujung penjara dan dikaitkan dalam kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras.

SPP RU III paham bahwa pihak eksekutif berwenang dalam melakukan pemilihan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hanya saja sosok calon pemimpin Pertamina haruslah dilihat dari aspek integritas dan perilaku seseorang.

Menurutnya, masih banyak kader internal maupun eksternal yang memenuhi kualifikasi untuk memimpin PT Pertamina. Maka dari itu, serikat pekerja mendesak pemerintah bersikap bijaksana memilih pemimpin terbaik bangsa yang akan memimpin Pertamina.

Pkhaknya khawatir apabila terjadi gangguan produksi hulu, kilang trouble, gangguan distribusi BBM dan lain-lain maka akan berdampak pada perekonomian nasional.

Serikat pekerja selalu mengkritisi setiap pergantian Direksi dan Komisaris. Hal ini dilakukan demi kepentingan Pertamina. Apalagi penolakan terhadap Ahok tidak terdapat unsur suku, agama, ras.

Apabila tuntutan tidak digubris dan Ahok tetap menjadi pemimpin Pertamina, pihaknya akan berkoordinasi dengan serikat pekerja Pertamina seluruh Indonesia untuk mengambil langkah lanjutan. "Kami tahu ini hak pemerintah, tetapi harap pemerintah bijak dalam memilih pemimpin Pertamina," ujarnya. (eno)