SIRA Desak Pemprov Sumsel Terkait Perlintasan Truk Tambang di Jalan Umum

SIRA saat orasi di depan Pemprov Sumsel terkait truk tambang HD yang melintas di jalan umum. Foto : Istimewa

Polemik melintasnya empat unit truk tambang yakni Heavy Duty (HD) milik perusahaan tambang kembali memicu gelombang protes. Puluhan aktivis Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) menggelar aksi di Pemprov Sumsel, Kamis (4/12/2025), dengan sorotan baru yakni dugaan adanya rantai kelalaian yang memungkinkan kendaraan raksasa itu berpindah jalur dari Sungai Musi hingga ke jalan umum tanpa hambatan. SIRA menilai bahwa insiden ini bukan masalah teknis semata, tetapi potret lemahnya manajemen pengawasan lintas instansi. Mereka menuding bahwa perjalanan truk raksasa tersebut telah “dimuluskan” oleh sejumlah pihak, mulai dari sektor transportasi air, pengawasan jalan, hingga institusi teknis di tingkat provinsi. Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Sandi, menyebut bahwa perjalanan truk HD, dari proses pelayaran di Sungai Musi hingga melintas di Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, menunjukkan adanya celah koordinasi yang dibiarkan terbuka. “Ini bukan kecolongan biasa. Truk sebesar itu tidak mungkin melintas kalau semua pihak bekerja sesuai aturan. Ada kelalaian terstruktur yang membuat kendaraan raksasa itu melenggang di jalan yang jelas bukan kelasnya,” tegas Rahmat. Menurutnya, mobilisasi kendaraan sekelas truk HD tidak mungkin terjadi tanpa perizinan, pengawasan lapangan, dan kontrol teknis yang ketat. Karena itu, SIRA mendesak agar kabinet teknis Pemprov Sumsel dievaluasi, terutama bidang perhubungan. Dalam orasinya, SIRA meminta Gubernur Herman Deru membentuk tim investigasi lintas sektor yang tidak hanya melibatkan Dinas Perhubungan, tetapi juga Dinas PU, pengawas lapangan, hingga Aparat Penegak Hukum (APH). “Kami ingin Investigasi independen, bukan laporan internal yang bias. Kasus ini menyangkut keselamatan masyarakat dan potensi kerusakan infrastruktur publik,” kata Rahmat. Selain dugaan kelalaian, massa aksi menyoroti dampak konkret dari mobilisasi truk HD. Jalan umum yang bukan peruntukannya dianggap rentan rusak, bahkan mengancam keselamatan pengendara lain. “Masyarakat butuh jaminan bahwa tidak ada perusahaan yang kebal hukum. Jika dibiarkan, jalan rusak, fasilitas umum hancur, dan masyarakat yang menanggungnya.”kata dia. Situasi aksi sempat memanas saat demonstran mengeluhkan tidak ada satupun pejabat yang turun menemui mereka. Puluhan massa akhirnya menerobos ke area perkantoran gubernur. “Kami datang dengan cara baik, tapi tidak ada respons. Kalau aspirasi kami terus diabaikan, aksi lanjutan pasti kami lakukan,” ujar Rahmat. SIRA menegaskan tidak akan mundur hingga ada langkah nyata dari pemerintah. “Kami akan terus turun jika tidak ada tindakan. Ini bukan hanya soal izin truk lewat, ini soal kredibilitas pemerintah dan hak keselamatan publik,” tegas Rahmat. Setelah terjadi dorongan massa di pintu gerbang, Kabid Angkutan Jalan Dishub Sumsel, R.A. Fansyuri, akhirnya menemui peserta aksi dan menerima berkas tuntutan. “Kami menghargai perhatian dari SIRA. Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan,” ucapnya singkat. Menutup aksi, SIRA menegaskan tidak akan mundur hingga ada langkah nyata dari pemerintah. “Kami akan terus turun jika tidak ada tindakan. Ini bukan hanya soal izin truk lewat, ini soal kredibilitas pemerintah dan hak keselamatan publik,” tegas Rahmat.