kumparan
KONTEN PUBLISHER
14 Februari 2020 21:34

Sumsel Anggarkan Rp 229 Miliar Untuk Layanan Kesehatan Warga Miskin

pemprov.jpg
MoU antara Pemprov Sumsel dengan BPJS Kesehatan Provinsi Sumsel tentang Kepesertaan Program JKN, di Ruang Tamu Gubernur,Jumat (13/2). (Foto. Humas Pemprov Sumsel).
Pemerintah Provinsi Sumsel menyatakan telah menjamin sepenuhnya masyarakat Provinsi Sumsel yang mendapatkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemprov berharap agar semua masyarakat Sumsel medapatkan layanan kesehatan, tak terkecuali warga miskin.
ADVERTISEMENT
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengatakan tahun ini Sumsel telah menganggarkan dana hampir Rp 229 miliar untuk 454.310 jiwa. Komitemen ini menjadi akses kemudahan masyarakat Sumsel mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Kami ingin mempertegas komitmen, jika Pemprov Sumsel untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu, ” katanya usai MoU antara Pemprov Sumsel dengan BPJS Kesehatan Provinsi Sumsel tentang Kepesertaan Program JKN, di Ruang Tamu Gubernur, Jumat (13/2).
Herman Deru bilang, pihaknya mengajak BPJS untuk menyamakan persepsi bagi penerima PBI jangan sampai terhambat, sehingga jika benturan dengan institusi, segara untuk melaporkan dan Pemprov tidak ingin ada kata PBI mandek.
Menurutnya, di Sumsel lebih kurang 454.310 jiwa yang menjadi penerima PBI. semuanya, merupakan masyarakat kategori tidak mampu dan telah terdata pada Dinas Sosial.
ADVERTISEMENT
“Penerima PBI tahun 2020 ini harus tepat sasaran pada orang yang sangat membutuhkan, oleh sebab itu kunci besarnya adalah verifikasi validasi data dan di intruksikan ke bupati atau waki kota," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Lesty Nurainy menambahkan jaminan kesehatan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mencapai Universal Health Coverage (WHO), disamping edukasi prilaku hidup sehat kepada masyarakat dengan preventif dan promotif.
“Layanan kesehatan menjadi akses yang baik disertai dengan mutu pelayananan itu sendiri, jaminan kesehatan dapat tercapai dengan upaya melalui sinergi dan memanfaatkan sumber daya yang ada antara lain dana PBI APBN, dana pajak rokok, PBI APBD provinsi maupun kabupaten atau kota,” katanya.
Selain itu, kesadaran masyarakat yang mampu untuk mendaftar secara mandiri dan perusahaan yang ada mendaftarkan seluruh karyawan yang dimiliki, menjadi salah satu kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dimana saja tanpa ada kendala finansial atau lainnya. (eno)
ADVERTISEMENT
Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab publisher. Laporkan tulisan