News
·
24 Februari 2021 11:50

Telat Lapor LHKPN, ASN di Muba Akan Disanksi

Konten ini diproduksi oleh Urban Id
Telat Lapor LHKPN, ASN di Muba Akan Disanksi (59766)
Sekretaris Daerah Muba Apriyadi. (Foto. Istimewa)
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menerapkan aturan dan sanksi tegas bagi Aparatur Sipil Negara yang telat menyampaikan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Upaya ini untuk mendorong profesionalitas ASN dalam bekerja.
ADVERTISEMENT
Sekretaris Daerah Muba Apriyadi mengatakan, sanksi yang diberikan mulai dari penahanan tambahan penghasilan pegawai atau TPP hingga penurunan jabatan.
“Kami pernah menjadi yang terbaik dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk tahun 2019 pada Tahun 2020 lalu, tahun ini targetnya 100 persen,” katanya, Rabu (24/2).
Apriadi bilang pihaknya telah menyampaikan Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Ada dua jenis kepatuhan yang ditekankan kepada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan objek para pejabat yang wajib lapor,dikoordinasikan atau diawasi oleh BKPSDM Muba. Selain itu, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang dibawah koordinasi Inspektorat Kabupaten Muba.
ADVERTISEMENT
"Kami berharap agar ASN memiliki optimisme dan keyakinan dalam bertugas, sehingga dapat profesional patuh dan taat terhadap peraturan, sehingga dapat memberikan layanan terbaik,"ujarnya.
Laporan LHKPN ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun, sehingga diharapkan tidak ada suatu masalah yang signifikan.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Muba Sunaryo mengatakan, berdasarkan dasar hukum tersebut kewajiban dalam melaporkan LHKPN sangatlah jelas peraturannya. Sehingga saling mengingatkan kepada rekan-rekan untuk segera menyelesaikan urusan LHKPN.
Adapun target dalam penyampaian LHKPN di tahun 2020 ialah sebanyak 440 dan yang sudah melaporkan hingga update hari ini sebanyak 339 (77,05%), jadi ada sekitar 101 lagi yang belum lapor LHKPN. Pendekatan yang dilakukan dalam hal ini bukanlah pendekatan persuasif tapi pendekatan memaksa.
ADVERTISEMENT
"Prinsipnya dalam hal kepatuhan LHKPN ini akan menjadi hal prioritas untuk disampaikan. Jadi akan dikenakan sanksi hukuman disiplin bagi ASN yang belum melaporkan LHKPN hingga dibulan Maret nanti," katanya. (eno)