Bagaimana Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Mengecap Pendidikan?

Pembimbing Kemasyarakatan ahli pertama di Bapas Pangkalpinang, Kementerian Hukum dan HAM
Konten dari Pengguna
26 Juli 2022 16:33
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Tulisan dari Roriama Sagala tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Wajib Belajar merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sampai saat ini mengupayakan wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar (PIP).
ADVERTISEMENT
Dari pemaparan di atas terlihat upaya yang sangat baik dari pemerintah dalam menggaungkan pentingnya pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan anak yang berhadapan dengan hukum? Bagaimana dengan anak yang sudah divonis penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau putusan lainnya? Apakah mereka ini masih memiliki hak untuk mengecap pendidikan seperti yang sudah tertera pada Undang-undang?
Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang sedang menjalani putusan pengadilan, baik itu pidana penjara di LPKA maupun putusan lainnya adalah warga negara Indonesia yang harus senantiasa diperhatikan hak-haknya, khususnya hak dalam mengecap pendidikan.
Bagaimana pemerintah mengatur pendidikan anak di dalam LPKA?
Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah salah satu undang-undang yang mengatur tentang pendidikan anak di dalam LPKA. Di dalam UU SPPA pasal (3) disebutkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, termasuk hak memperoleh pendidikan. Dan untuk anak yang sedang menjalani pidana di LPKA, berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasyaraktan (Bapas).
ADVERTISEMENT
Secara teknis, perlakuan anak di LPKA dijelaskan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan paparan di atas, pendidikan yang layak wajib diberikan kepada Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) di dalam LPKA. LPKA memiliki kebijakan tersendiri di dalam memenuhi hak mengecap pendidikan bagi Andikpas. Kebijakan itu bisa berupa kejar paket bagi A, B maupun C.
Di dalam praktiknya, banyak LPKA yang bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mewujudkan pendidikan bagi Andikpas. Misalnya, membuat pendidikan formal di LPKA. Namun beberapa LPKA memiliki kendala dalam penyelenggaraan pendidikan formal bagi Andikpas, di antaranya adalah:
ADVERTISEMENT
1. Kurangnya fasilitas (sarana dan prasarana) untuk mendukung terselenggaranya pendidikan formal;
2. Kurangnya minat dari Andikpas itu sendiri untuk mengecap pendidikan formal;
3. Kurangnya dukungan dari sekolah anak sebelum masuk ke LPKA;
4. Terbatasnya jumlah anak yang memenuhi syarat mengikuti pendidikan formal, misalnya lama pidana.
Untuk memaksimalkan pelaksanaan hak-hak Andikpas, khususnya pada hak pendidikan dan pengajaran, LPKA bisa melakukan upaya-upaya berikut ini:
1. Meningkatkan sarana dan prasarana, seperti ruangan untuk kegiatan Belajar Mengajar, ruang perpustakaan, kursi, meja, alat tulis dan buku-buku untuk menunjang literasi Andikpas;
2. Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan;
3. Memaksimalkan kerja sama dengan instansi yang berkaitan dengan pendidikan maupun pengajaran Andikpas;
4. Menyediakan tenaga pendidik yang mumpuni di dalam meningkatkan pengetahuan Andikpas di dunia pendidikan.
ADVERTISEMENT
Selain upaya di atas, LPKA juga masih bisa memaksimalkan pendidikan non formal sebagai upaya agar anak tersebut tidak kehilangan haknya dalam memperoleh pendidikan. Misalnya saja pendidikan kesetaraan atau yang lebih sering dikenal dengan Paket A, Paket B dan Paket C.
Selain itu, pelatihan keterampilan juga bisa diberikan sebagai bekal kemandirian anak dalam menjalani kehidupannya setelah bebas nanti. Misalnya saja yang diterapkan di LPKA Kelas IIA Pangkalpinang pada Oktober 2018 lalu, Andikpas diberikan pelatihan keterampilan pembuatan nata de coco yang bekerja sama dengan Industri Kecil Menengah (IKM) Raisyah Pangkalpinang. Atau pelatihan teknik pemasangan dan service air conditioner (AC) yang dilakukan pada September 2021 lalu yang bekerja sama dengan Pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelatihan-pelatihan tersebut diharapkan mampu mendobrak semangat baru para Andikpas di LPKA Kelas IIA Pangkalpinang untuk meningkatkan skill dan kemampuan.
oleh: Roriama Sagala, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang
zoom-in-whitePerbesar
oleh: Roriama Sagala, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang
(https://www.global-satu.com/2022/01/lpka-pangkalpinang-jalin-kerjasama-dengan-uptd-blki-bangka-belitung.html)
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020