Penghapusan Syarat Usia Kerja oleh Gubernur Jawa Timur

Foto : ChatGPT

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menghapus syarat usia pada lowongan kerja. Penghapusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 560/2599/012/2025 dan telah ditandatangani tanggal 2 Mei 2025. Penghapusan syarat usia kerja merupakan ‘angin segar’ di tengah dinamika pasar tenaga kerja global. Di Indonesia khusunya di Jawa Timur, syarat usia maksimal untuk bekerja sering kali menjadi penghalang bagi individu yang ingin memasuki dunia kerja. Banyak pencari kerja usia produktif di atas 35 tahun yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, meskipun memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai. Pentingnya kebijakan ini penting dikarenakan persyaratan usia kerja yang kaku dapat memperburuk masalah pengangguran. Dengan memperbolehkan individu dengan pencari kerja usia produktif untuk tetap bekerja, diharapkan tingkat pengangguran dapat berkurang di Provinsi Jawa Timur.

Alasan Gubernur Jawa Timur menghapus syarat usia setelah orang nomor 1 di Jatim itu melihat ada fenomena diskriminasi usia pada calon pekerja. Ada perlakuan tidak adil atau setara terhadap pelamar berdasarkan usia. Ada semacam diskriminasi usia bagi masyarakat dalam hal penyediaan lowongan pekerjaan. Kebijakan tersebut juga dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan kesempatan kerja, dan pelaksanaan non-diskriminasi di Jatim.

Pemerintah memandang kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi karena pada prinsipnya nondiskriminasi merupakan amanat konstitusi dan telah dijabarkan dalam berbagai regulasi nasional maupun konvensi internasional. Dengan hadirnya SE ini, Khofifah ingin mendorong sektor dunia usaha di Jatim agar tidak menetapkan batasan usia yang tidak relevan secara objektif dalam lowongan pekerjaan.

Di dalam SE tersebut perusahaan pemberi kerja diminta menghindari batas usia yang tidak rasional dan utamanya mengajak dunia usaha dan asosiasi industri untuk mengadopsi prinsip rekrutmen inklusif usia. Perusahaan diminta menghilangkan syarat usia kecuali diperlukan untuk alasan keselamatan atau teknis yang sah.

Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dari penghapusan syarat usia kerja sangat signifikan. Dengan meningkatnya partisipasi tenaga kerja, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat terakselerasi. Menurut data Bank Dunia, setiap peningkatan partisipasi tenaga kerja sebesar 1% dapat meningkatkan PDB sebesar 0,5% (World Bank, 2022). Oleh karena itu, penghapusan batasan usia dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, penghapusan syarat usia kerja dapat membantu mengurangi biaya sosial yang ditanggung oleh negara. Ketika lebih banyak individu, dapat bekerja, mereka akan berkontribusi pada pajak pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada program bantuan sosial. Hal ini dapat mengurangi beban anggaran pemerintah dan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik untuk sektor-sektor lain.

Namun, dampak positif ini harus diimbangi dengan perhatian terhadap kualitas pekerjaan yang ditawarkan. Jika pekerjaan yang tersedia untuk individu yang lebih tua adalah pekerjaan dengan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak layak, maka manfaat ekonomi yang diharapkan tidak akan terwujud. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penghapusan syarat usia kerja disertai dengan regulasi yang menjamin upah yang adil dan kondisi kerja yang aman.

Dalam rangka mencapai dampak ekonomi yang positif, pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk menciptakan peluang kerja yang berkualitas bagi generasi muda. Dengan cara ini, penghapusan syarat usia kerja tidak hanya akan mengurangi angka pengangguran, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan dan Risiko

Meskipun ada banyak potensi manfaat dari penghapusan syarat usia kerja, tantangan dan risiko juga harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa pasar kerja dapat menyerap tenaga kerja tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. Jika tidak ada regulasi yang ketat, ada kemungkinan bahwa perusahaan akan memanfaatkan tenaga kerja dengan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak layak.

Selain itu, ada risiko bahwa penghapusan syarat usia kerja dapat meningkatkan persaingan di pasar tenaga kerja. Dengan lebih banyak individu yang bersaing untuk pekerjaan yang sama, ada kemungkinan bahwa upah akan turun, dan kondisi kerja akan memburuk. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pekerja dan meningkatkan ketegangan sosial.

Penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak pekerja. Misalnya, undang-undang ketenagakerjaan harus mencakup ketentuan khusus untuk pekerja, termasuk jam kerja yang wajar, upah minimum, dan perlindungan dari eksploitasi. Tanpa perlindungan ini, penghapusan syarat usia kerja dapat berisiko menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi.

Akhirnya, untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif bagi pekerja, sekaligus memastikan bahwa penghapusan syarat usia kerja memberikan manfaat yang maksimal.