Rakyat Berpendapat Untuk Demokrasi yang Bermartabat

sumber koleksi pribadi foto ini hanya menggambarkan aksi demokrasi warga negara

Demokrasi yang bermartabat tidak hanya diukur dari kebebasan menyuarakan pendapat. Tetapi juga dari sejauh mana hak dan kewajiban warga negara dihormati dan dilaksanakan. Seperti pada pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Sementara itu, Pasal 30 Ayat (1) menyebutkan, "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

Menurut Dr. Etty Mulyati seorang pakar hukum tata negara, "Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang semua anggota masyarakatnya sadar akan hak dan kewajibannya. Tanpa kesadaran tersebut, setiap hak yang ada hanya akan menjadi alat untuk mencapai kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan umum." Beliau menekankan bahwa tanpa kesadaran ini, hak-hak yang diberikan bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak memperhatikan atau bahkan merugikan kepentingan umum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak individu tidak mengabaikan atau merusak keharmonisan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

bagaimana peranan warga negara untuk ber demokrasi?

Demokrasi yang bermartabat memerlukan partisipasi aktif dari setiap warga negara. Tidak hanya dalam bentuk pemungutan suara tetapi juga dalam pemenuhan kewajiban sehari-hari seperti pajak, penghormatan hukum, dan partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Dengan hak rakyat menyampaikan pendapatnya sebagai kontribusi terhadap keberjalanan pemerintahan yang berdaulat. Perlu dibarengi dengan kewajiban setiap rakyta sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat dengan tanggung jawab.

Permasalahan yang sering muncul adalah ketika warga negara cenderung lebih fokus pada hak-hak mereka daripada kewajiban-kewajiban mereka. Misalnya tuntutan akan pelayanan publik yang berkualitas sering kali tidak diimbangi dengan partisipasi aktif dalam pemeliharaan dan pengawasan terhadap fasilitas tersebut. Sebagai contoh di beberapa kota besar di Indonesia. Meskipun banyak warga yang mengharapkan kebersihan dan keamanan masih jarang yang secara aktif terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan atau ronda malam yang merupakan kewajiban masyarakat setempat.

Salah satu masalah mendasar yang dapat diangkat adalah kesenjangan antara partisipasi politik dan kesadaran akan kewajiban sipil. Warga negara seringkali aktif menuntut hak-hak politik mereka seperti hak untuk memilih, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak untuk mendapatkan informasi. Namun, di sisi lain, partisipasi dalam kewajiban-kewajiban sipil, seperti menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti peraturan daerah, dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas seringkali diabaikan.

Upaya warga negara mencapai demokrasi yang bermartabat

Untuk mencapai demokrasi yang bermartabat, setiap warga negara untuk tidak hanya memahami dan menuntut hak-hak mereka. Tetapi juga secara aktif memenuhi kewajiban-kewajiban mereka. Hal ini tidak hanya akan memperkuat demokrasi dan membentuk masyarakat yang lebih adil dan bertanggung jawab. Sehingga demokrasi akan menjadi hal yang melekat pada diri rakyat dengan keseimbangan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Program-program pendidikan dan kampanye kesadaran publik perlu dirancang untuk membangun pemahaman bahwa kualitas demokrasi tidak semata-mata tergantung pada pemenuhan hak individu. Karena di samping hal tersebut perlu partisipasi aktif warga dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Setiap individu akan lebih sadar bahwa keberhasilan sistem demokrasi. Bergantung pada kontribusi positif mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Demokrasi yang bermartabat bukan hanya tentang hak untuk berbicara dan dipilih. Tetapi juga tentang kewajiban untuk mendengarkan dan berpartisipasi. Melalui kesadaran kolektif dan tindakan bersama dalam menjalankan hak dan kewajiban. Indonesia dapat terus berkembang menjadi negara yang lebih kuat dan lebih adil bagi semua rakyatnya.