Penyediaan Anggaran Pemulihan Ekonomi 2022

https://pixabay.com/id/photos/pajak-penghasilan-kalkulator-4097292/

Kasus covid19 tak ujung usai apalagi ada varian covid19 yang baru omicron. Pemerintah terus memantau dalam kasus pandemi Covid-19. Apalagi di awal tahun ini, ketika mobilitas masyarakat cukup tinggi akibat liburan. Liburan inilah yang bisa bertambah banyaknya kasus baru Omicron di Indonesia.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2022 sebanyak Rp 451 triliun turun dari pada tahun 2021 sebesar 39,44% sebesar Rp 744,77 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran tersebut telah diberikan persetujuan oleh Presiden Joko Widodo.

Program pemulihan ekonomi nasional telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 451 triliun dibagi menjadi 3 kelompok utama yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat dan peningkatan pemulihan ekonomi, termasuk insentif pajak, dukungan untuk usaha kecil dan menengah.

Sedangkan untuk perlindungan sosial, pemerintah telah menyetujui perpanjangan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima (PKL) seperti warung dan nelayan. Pengiriman dilakukan pada kuartal 1 tahun 2022 atau dalam antrian terlebih dahulu. Jumlah penerima manfaat diperkirakan mencapai 2,76 juta, termasuk 1 juta PKL dan pedagang serta 1,76 juta nelayan dan mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Setiap penerima akan mendapatkan uang Rp 600 ribu.

Terkait insentif perpajakan, pemerintah telah bersepakat untuk memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Mewah (PPnBM) untuk mobil. Mobil dengan harga eceran di bawah Rp 200 juta dikenakan PPnBM 3% dan pemerintah akan menanggung seluruh PPnBM pada kuartal pertama tahun 2022 Biaya PPnBM dari pemerintah akan diturunkan hingga akhir tahun.

Pemerintah telah menyetujui perpanjangan Insentif Pajak Bumi atau Pajak Pertambahan Nilai hingga Juni 2022. Apartemen dan rumah juga dengan nilai maksimal Rp 2 miliar. berhak mendapatkan insentif pajak PPN DTP 50% dihitung dari awal kontrak. Setelah itu, PPN 25% atas DTP juga berlaku untuk rumah dan apartemen dengan nilai tanah antara Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar.

Menurut saya, pemerintah telah mengambil langkah yang sangat baik orientasi yang baik untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan di masa mendatang. Perekonomian Indonesia pada semester pertama tahun ini memasuki zona tren positif dan mengalami resesi. Namun, Menkeu mengingatkan hal tersebut masih sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia dalam mengendalikan Covid. Seperti yang bisa dilihat kemunculan variasi baru bisa mengganggu pemulihan.