Komitmen Tinggi Pimpinan Ditjen P2P dalam Penerapan PIPK dan Pencapaian IKPA

Analis APK APBN padaSekretariat Dijten Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan , Substansi Keuangan dan BMN
Konten dari Pengguna
4 Desember 2021 21:02
·
waktu baca 5 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Tulisan dari Ruly Wahyuni tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Komitmen Tinggi Pimpinan Ditjen P2P dalam Penerapan PIPK dan Pencapaian IKPA (64106)
zoom-in-whitePerbesar
Dokumentasi: Pribadi
Pengelolaan keuangan pada Kementerian Kesehatan khususnya pada Ditjen P2P harus dikelola secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam mewujudkan laporan keuangan yang andal perlu dilakukan juga penerapan dan penilaian atas pelaporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Alas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat atau PIPK, dimana secara definisi PIPK merupakan pengendalian yang spesifik dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan sudah andal dan sesuai dengan akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, dalam menyusun laporan keuangan, seluruh satuan kerja di seluruh Eselon I dan satuan kerja di bawahnya, harus benar-benar menerapkan PIPK, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dengan statement of responsibility yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga benar-benar mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.
ADVERTISEMENT
Menyikapi hal tersebut, maka pada tanggal 23-26 November 2021 Ditjen P2P melaksanakan pertemuan desk dan penyusunan Laporan PIPK Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Tahun 2021 di Aula Ruang Rapat kantor Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan - pengendalian Penyakit Yogyakarta. Dalam pertemuan yang dilakukan secara langsung dan virtual tersebut diikuti oleh Satuan kerja Pusat dan daerah di Lingkungan Ditjen P2P. Pertemuan tersebut dibuka oleh Plt Dirjen P2P Bapak Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM,MARS. Dalam inti arahan yang beliau sampaikan pentingnya pelaksanaan PIPK dalam tata kelola keuangan negara yang akuntabel menjamin terhindarnya keuangan negara dari pemborosan, penyalahgunaan, kesalahan, kecurangan, atau sebab-sebab lainnya sehingga seluruh Satker di LIngkungan Ditjen P2P wajib mengimplementasikan PIPK secara serius. Kemudian sambutan selamat datang disampaikan oleh Kepala BBTKL-PP Yogyakarta. Selanjutnya sesi materi disampaikan Ketua PIPK Eselon I Ditjen P2P dr. Siti Nadia Tarmizi,M.Epid dimana beliau mengingatkan kembali bahwa dalam penerapan dan penilaian PIPK di Lingkungan Ditjen P2P sudah berjalan empat tahun dengan capaian reviu PIPK yang “efektif”, ini membuktikan komitmen tinggi seluruh pimpinan satker dan jajaran di lingkungan Ditjen P2P dalam implementasi penerapan dan penilaian PIPK dan beliau menyampaikan kebijakan penerapan PIPK tahun 2021 agar satker memperhatikan strategi penirapan dan penilaia PIPK Ditjen P2P tahun 2021 yaitu:
ADVERTISEMENT
  1. PIPK dilaksanakan oleh setiap entitas akuntansi Kantor Pusat dan UPT, diterapkan pada tingkat entitas dan proses/transaksi. Entitas KP dan UPT bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK.
  2. Penerapan dan penilaian PIPK dilakukan menggunakan aplikasi epipk.kemkes.go.id
  3. Terdapat 4 akun signifikan (Kas Bendahara Pengeluaran, Persediaan, Utang, dan Piutang) yang wajib dilakukan penilaian, Tabel RCM (Risk Control Matriks) dibuat secara seragam.
  4. Terdapat 8 tim pembina dalam asistensi desk dan penyusunan Laporan PIPK Satker.
  5. Batas waktu penilaian untuk tingkat UAKPA adalah 23 November tahun 2021, untuk tingkat UAPPA-E1 dan UAPA 5 Januari tahun 2022.
  6. Laporan hasil PIPK selanjutnya akan direviu oleh lnspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
  7. Dalam proses penerapan dan penilaian PIPK agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/685/2019 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
  8. Desk PIPK dilaksanakan secara luring dan Daring
  9. Output Desk Penerapan dan Penilaian PIPK adalah Laporan PIPK yang paripurna, Telaah PIPK dan Kertas Kerja PIPK.
  10. Batas waktu Kompilasi dan Penyusunan Laporan PIPK Level Es-1 Ditjen P2P 5 Desember 2021.
ADVERTISEMENT
Selanjutnya pada sesi materi terkait PIPK disampaikan juga oleh narasumber Biro keuangan dan BMN serta Inspektorat III kemenkes RI. Pada kesempatan yang sama disampaikan juga materi terkait Realisasi Penyerapan Anggaran dan Nilai IKPA Serta Strategi Pencapaian Penilaian IKPA Yang Optimal Ditjen P2P oleh Koordinator Substansi keuangan dan BMN Bapak Imin Suryaman, S.Sos, MM dimana disampaikan bahwa terdapat tiga satker di lingkungan Ditjen P2P satker yang mendapatkan peringkat terbaik penilaian IKPA (Indikator Penilaian Kinerja) pada Triwulan III Tahun 2021 dan mendapat penghargaan saat acara puncak Hari kesehatan Nasional ke 57 pada 12 November lalu yaitu KKP Tanjung Pinang, KKP Tembilahan dan KKP Ternate. Bapak Imin kemudian mengingatkan kembali terkait 4 aspek penilaian IKPA dan 13 Indikatornya. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tersebut digunakan sebagai tools untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan Satuan Kerja sehingga wajib diperhatikan oleh para pimpinan di satker masing-masing. Lebih lanjut beliau juga menyampaikan terkait Target Nilai IKPA s.d 31 Desember 2021 adalah 90,00%. Untuk Nilai IKPA Tingkat Satuan Kerja Ditjen P2P dari 99 Satuan Kerja Dapat di Rinci sesuai Kategori Berikut:
ADVERTISEMENT
  1. Kategori Sangat Baik (Nilai IKPA ≥ 95) Terdapat 2 Satuan Kerja
  2. Kategori Baik (89 ≤ Nilai IKPA < 95) Terdapat 19 Satuan Kerja
  3. Kategori Cukup (70 ≤ Nilai IKPA < 89) Terdapat 67 Satuan Kerja
  4. Kategori Kurang (Nilai IKPA <70) Terdapat 11 Satuan Kerja
Kemudian Pak Imin juga menyampaikan strategi Ditjen P2P untuk mendorong IKPA yang optimal yaitu:
  1. Kesesuaian Antara Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran (Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus)
  2. Kepatuhan pada Regulasi (Pengelolaan UP dan TUP, ketertiban penyampaian LPJ Bendahara, Data Kontrak, Dispensasi SPM)
  3. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran (Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Retur SP2D, Capaian Output)
  4. Efisiensi pelaksanaan anggaran (Renkas yang baik dan meminimalkan kesalahan SPM).
Setelah sesi materi disampaikan mekanisme Desk PIPK oleh Utama Pranata dan Ruly Wahyuni. Desk PIPK dilakukan secara daring dan luring meliputi 65 Satker di Lingkungan Ditjen P2P dibagi ke dalam 8 Tim Desk. Melalui pertemuan ini semoga dihasilkan Laporan PIPK Ditjen P2P Tahun 2021 yang efektif sehingga mendorong kualitas Laporan Keuangan Ditjen P2P tahun 2021 yang andal dan berkualitas. Terima kasih.
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020