Pertanggungjawaban PNBP

Analis APK APBN padaSekretariat Dijten Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan , Substansi Keuangan dan BMN
Konten dari Pengguna
27 November 2021 22:13
·
waktu baca 4 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Tulisan dari Ruly Wahyuni tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pertanggungjawaban PNBP (321778)
zoom-in-whitePerbesar
Sumber: Freepik
Penerimaan Bukan Pajak atau disingkat PNBP merupakan salah satu jenis penerimaan negara dan merupakan bagian dari APBN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2020 tentang pengelolaan PNBP dimana manajemen pengelolaan PNBP dilakukan melalui empat siklus yakni perencanaan, pelaksanaan. Pertanggunjawaban dan pengawasan.
ADVERTISEMENT
Pada siklus pertanggungjawaban secara garis besar kegiatannya terdiri dari Penatausahaan PNBP dan Pelaporan PNBP. Setiap instansi pengelola PNBP wajib melaksanakan tata kelola pertanggungjawaban yang baik untuk menjamin tata kelola PNBP yang akuntabel. Apa saja yang harus diketahui dalam penatusahaan dan pelaporan PNBP berikut gambarannya:
1.Penatausahaan PNBP
Siapa saja yang menatausahakan PNBP yang pertama Instansi Pengelola PNBP dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang wajib menatausahakan PNBP serta Mitra Instansi Pengelola PNBP . Penatausahaan PNBP wajib diselenggarakan di wilayah yurisdiksi Indonesia dan disusun dalam: bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah; dan/atau bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri. Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBP wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal Instansi Pengelola PNBP tidak memenuhi kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kemudian penatausahaan PNBP yang diiakukan oleh Wajib Bayar meliputi 1) Pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran PNBP atas pencairan dana bersumber PNBP; dan 2) Penyimpanan bukti setor dan dokumen pendukung terkait PNBP.
ADVERTISEMENT
Kemudian bagi Instansi Pengelola PNBP dapat menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan penatausahaan PNBP. Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Mitra Instansi meliputi mencatat pemungutan PNBP, mencatat transaksi penyetoran PNBP, mencatat penetapan PNBP Terutang, mencatat penagihan PNBP Terutang; dan/atau mencatat pengelolaan piutang PNBP. Penatausahaan PNBP dilakukan untuk membantu Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian/kontrak dengan Instansi Pengelola PNBP. Kegiatan riil dalam upaya pertanggungjawaban PNBP antara lain pemeriksaan kas oleh KPA kepada Bendahara Penerimaan, konfirmasi penerimaan negara dengan KPPN, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dimana Bendahara Penerimaan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi kemudian Bendahara Penerimaan mencetak laporan pertanggungjawaban dan Laporan pertanggungjawaban dilampiri rekening koran dan hasil konfirmasi dari KPPN diverifikasi atasan langsung PNBP, untuk selanjutnya disahkan oleh KPA.
ADVERTISEMENT
2.Pelaporan PNBP
Kegiatan pelaporan PNBP merupakan kegiatan untuk mengkompilasi laporan realisasi target dan pagu PNBP dan laporan PNBP Terutang disusun secara periodik setiap semester dan disampaikan secara periodik paling lama 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan berakhir di Level K/L sedangkan untuk penyampaian laporan dari UPT pada Eselon 1 selambat-lambatnya 10 hari setelah periode laporan berakhir, Laporan realisasi paling sedikit memuat informasi berupa : periode laporan ,jenis PNBP, jumlah realisasi PNBP. Untuk laporan penggunaan dana PNBP paling sedikit memuat informasi berupa : periode laporan, pagu penggunaan dana PNBP, dan jumlah realisasi penggunaan dana PNBP. Pada laporan piutang PNBP paling sedikit memuat informasi berupa : periode laporan, saldo awal piutang PNBP, mutasi piutang PNBP, saldo akhir piutang PNBP. Terkait Piutang tata cara pelaporan dapat mengacu pada SE Dirjen Perbendaharaan Nomor 1690/PB 2015 tentang Penatausahaan Dokumen Sumber Dalam Rangka Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015. Laporan pelaksanaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:
ADVERTISEMENT
  1. Laporan Semesteran yang terdiri dari Laporan Realisasi PNBP, Laporan Penggunaan Dana PNBP, Laporan Piutang PNBP, Informasi/Laporan Perkembangan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian (KKP) PNBP, dan Informasi/Laporan Perkembangan Tindak Lanjut/Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan yang terkait dengan Pengelolaan PNBP. Fromat Laporan Realisasi Target dan pagu Penggunaan mengikuti format yang sudah berjalan.
  2. Laporan Bulanan untuk keperluan pengelolaan/manajemen kas negara, yaitu Laporan Proyeksi PNBP yang menjabarkan perkiraan penerimaan PNBP dalam tahun berjalan maupun tahun ke depan guna menyususn target yang paling baik.
Untuk mendukung penyusunan proyeksi dan mengamati perkembangan realisasi penerimaan negara (outlook) yang akurat, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I dan Pimpinan IP PNBP BUN wajib menyampaikan Laporan Proyeksi PNBP kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Laporan Proyeksi PNBP berisi informasi proyeksi PNBP, realisasi PNBP, deviasi antara proyeksi dan realisasi PNBP, serta penjelasan atas deviasi tersebut. Laporan proyeksi PNBP dirinci per bulan untuk proyeksi PNBP selama satu tahun anggaran.
ADVERTISEMENT
Demikian sekilas penjabaran terkait poin dalam pertanggungjawaban PNBP yang harus dikelola Instansi maupun wajib bayar yang terkait penerimaan bukan pajak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020