FKUB-NU Probolinggo Tolak Debat Kandidat

Penolakan terhadap penyelenggaraan debat kandidat Paslon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo jilid II, tak hanya dilakukan oleh salah satu Paslon. Beberapa organisasi keagamaan di Kabupaten Probolinggo pun menolaknya.

Organisasi itu antara lain PCNU Kabupaten Probolinggo, PCNU Kota Kraksaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Probolinggo. Ada beberapa alasan yang membuat organisasi ini menolak debat kandidat jilid II yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Probolinggo pada 22 Juni nanti.

Menurut Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo KH. Abdul Hadi Saifullah, organisasi yang dipimpinnya memang meminta tim HATI untuk tidak ikut debat. Karena debat ini tidak bisa disaksikan oleh mayoritas warga Kabupaten Probolinggo.

“Mohon maaf bukan saya melecehkan stasiun tivinya. Di rumah saya, Tongas, sinyal tidak jelas meski sudah ganti antena. Jika di tempat saya tidak bagus, bagaimana dengan sinyal di wilayah selatan yang merupakan pegunungan. Sehingga ketika tidak bisa dinikmati oleh mayoritas warga Kabupaten Probolinggo, maka saya nilai hal itu mubazir dan tidak memberikan manfaat bagi warga,” ujar Abdul Hadi.

Ia menjelaskan dari sisi agama, untuk pemilihan eksekutif tidak perlu banyak bicara alias tidak perlu berdebat. Tetapi lebih pada program nyata yang bisa dirasakan oleh warga. “Kerja tidak perlu banyak bicara, beda dengan dewan yang perlu argumentasi. Apalagi incumbent ini sudah terlihat hasil kerjanya dan banyak mendapat penghargaan. Bagi kami penyampaian visi misi tidak perlu, karena warga NU sudah merasakan hasil kerjanya. Cukup bekerja, bekerja, dan bekerja,” katanya.

Sementara alasan berbeda dilontarkan oleh Ketua FKUB Kabupaten Probolinggo, KH. Idrus Ali. Ia mengatakan ketika Kabupaten Probolinggo dimasukkan ke zona merah pilkada, banyak tokoh antar agama komplain. Sebab menurut Bakorwil Pemprov Jatim, Kabupaten Probolinggo termasuk dalam daerah yang zona aman.

“Kalo di Sampang ada bakar-bakaran karena kekerasan agama iya. Di Situbondo juga ada kerusuhan pada masa reformasi, tetapi disana tetap bisa melaksanakan debat disana. Kenapa disini tidak bisa. Jangan-jangan ini diciptakan agar terjadi apa-apa disini,” terka Idrus Ali, Kamis (21/6/2018).

Selain indikasi zona merah juga tidak jelas, saat ini ada pagelaran piala dunia. Sehingga masyarakat lebih tertuju ke pertandingan bola. Sehingga yang menikmati acara debat itu adalah warga Surabaya dan Sidoarjo.

“Sehingga kami lintas agama menganggap debat kandidat ini mubasir. Kalo KPU masih ngotot, kembalikan saja dana itu ke APBD. Kalau kabupaten dan kota lain bisa menggelar debat kandidat di wilayahnya bisa, kenapa disini tidak bisa. Kalo soal keamanan, lan ada petugas keamanan,” tandas Idrus Ali.