Pemkab Probolinggo Bantah Ada Kelangkaan Elpiji Bersubsidi

Konten Media Partner
19 Juni 2018 10:31 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pemkab Probolinggo Bantah Ada Kelangkaan Elpiji Bersubsidi
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
Pemerintah Kabupaten Probolinggo membantah ada kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram. Sulitnya mendapat elpiji karena adanya keterlambatan distribusi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE).
ADVERTISEMENT
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Probolinggo, Santoso mengatakan yang terjadi saat ini bukan sebuah kelangkaan. Sebab, di beberapa wilayah, ketersediaan elpiji bersubsidi bagi masyarakat miskin itu masih ada. Sulitnya mendapatkan elpiji hanya terjadi di beberapa tempat saja.
“Bukan langka, tapi ada keterlambatan distribusi diakibatkan armada truk masih antre mengisi di masing-masing SPBE,” bantah Santoso, Selasa (19/6).
Santoso mengatakan sejak kemarin, kesulitan masyarakat mendapatkan elpiji berusaha diatasi oleh Pemkab Probolinggo. Caranya, dengan mendorong percepatan pengisian tabung dengan gas elpiji di 3 SPBE yang melayani wilayah Kabupaten Probolinggo. Dengan begitu, pendistribusian ke masyarakat semakin cepat.
“Pengisian gas itu kan nggak bisa sembarangan tetapi perlu ketelitian dan kehati-hatian. Sementara penggunaannya di masyarakat cukup cepat. Mengingat saat ini warga Probolinggo masih merayakan Hari Raya Idulfitri. Di mana mereka memasak makanan untuk menjamu tamu,” kata Santoso.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan data Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Probolinggo, konsumsi elpiji 3 kilogram di Kabupaten Probolinggo sekitar 90 ton per hari. Kebutuhan itu dipasok dari 3 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) yang berada di Desa Banyeman, Kecamatan Tongas; Desa Jorongan, Kecamatan Leces; dan Desa Bulang, Kecamatan Gending.
Sebagaimana diwartakan sebelumnya, masyarakat warga Kabupaten dan Kota Probolinggo mengalami kesulitan untuk mendapatkan elpiji bersubsidi 3 kilogram. Selain sulit didapat, harganya juga melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah.