Pemkab Probolinggo Target Unit Kerja Imigrasi Berdiri Tahun Ini

Tahun ini, Unit Kerja Keimigrasian (UKK) ditargetkan sudah berdiri di wilayah Kabupaten Probolinggo. Pemkab Probolinggo pun intens berkomunikasi dengan Dirjen Keimigrasian pada Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo mengatakan, pendirian UKK di Kabupaten Probolinggo direncanakan dalam bentuk kerjasama antara Pemkab Probolinggo dan Dirjen Keimigrasian. Pemkab Probolinggo menyediakan kantor ruangan sisi utara MPP (Mal Pelayanab Publik), beserta sarana dan prasarana yang diperlukan. Sementara Dirjen Keimigrasian, berkewajiban menempatkan personel dan melayani urusan keimigrasian.

“Adanya UKK di Kabupaten Probolinggo, membuat masyarakat tak perlu jauh-jauh ke Malang atau Jember untuk mengurus paspor atau layanan imigrasi lainnya. UKK ini merupakan embrio berdirinya Kantor Imigrasi Kelas III di Probolinggo. Kalau sudah jadi kantor imigrasi, itu sepenuhnya urusan Jakarta (Kementerian Hukum dan HAM, Red),” terang Tutug, Sabtu (13/7/2019).

Tutug menjelaskan dalam Perubahan APBD 2019 yang tengah disusun, Pemkab Probolinggo mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana UKK. “Semua kebutuhan sudah dialokasikan dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan, red). InsyaAllah, tahun ini sudah berdiri, doakan saja,” kata mantan Kadiskominfo ini.

Keseriusan itu juga ditunjukkan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM. Yakni dengan berkunjungnya Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Taty Sufiani, ke Kabupaten Probolinggo, Kamis (11/7/2019). Taty Sufiani datang bersama Bagian Prolap Sesditjen Imigrasi Malang Ikram A. Taha, untuk menindaklanjuti usulan Pemkab Probolinggo terkait pendirian UKK Kantor Imigrasi Kelas I Malang di Kabupaten Probolinggo.

Taty Sufiani kemudian bertemu Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari yang didampingi sejumlah kepala OPD di Pendapa, jalan A. Yani Kota Probolinggo. Selain itu, juga mengecek calon kantor UKK di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo di jalab Raya Dringu.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemkab Probolinggo mulai pengusulan, analisa hingga pada tahap cek lokasi. Pemkab Probolinggo paling serius dengan rencana pembangunan UKK Imigrasi ini dibanding dengan daerah lain,” aku Taty Sufiani.