PKB Beroposisi Terhadap Pemkab Probolinggo

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Probolinggo mengambil sikap beroposisi terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Sikap ini diambil sebagai kontrol terhadap program pemerintah.

DPC PKB Kabupaten Probolinggo mengambil sikap beroposisi terhadap pemerintahan Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari – HA. Timbul Prihanjoko (HATI). Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPC PKB, Lukman Hakim yang didampingi Bendahara DPC Abdul Wahab dan Muad, ketua Fraksi PKB.

“Partai dalam hal ini mengambil sikap oposisi. Yakni oposisi program, bukan oposisi buta,” ujarnya kepada wartabromo.com, Jumat (13/9/2019).

Oposisi program yang dimaksud adalah PKB akan bersikap kritis jika program Pemkab tidak bermanfaat bagi masyarakat. Tidak tepat sasaran dan tidak mampu menaikkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Probolinggo. PKB siap gontok-gontokan dengan eksekutif.

Namun, untuk program-program yang dapat meningkatkan IPM Kabupaten Probolinggo, PKB siap mendukung. Termasuk inovasi-inovasi yang ditelurkan.

“Oposisi program itu yaitu jika program untuk kebaikan masyarakat, kita back-up. Jadi PKB akan tetap memberikan kontrol terhadap Pemkab Probolinggo sesuai dengan visi misi kami,” tutur Lukman.

Langkah awal PKB kata Lukman, akan mencermati Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan oleh Pemkab. Terdekat yakni penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemkab Probolinggo 2020. Dimana RAPBD ini akan segera dibahas oleh legislatif dan eksekutif setelah terbentuknya Pimpinan definitif dan alat kelengkapan DPRD.

“Kita lihat budgeting yang disusun. Kita lihat anggarannya seperti apa. Jika betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, ya kita dukung dan loloskan. Namun, jika program itu kurang bermanfaat ya kita kritisi dengan seksama,” kata pria yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ini.

Pria asal Pajarakan ini, menegaskan bahwa sikap oposisi itu diambil bukan karena faktor Pilbup 2018 lalu. Melainkan sikap partai berdasarkan suara dari kader dan simpatisan PKB. Serta kondisi riil masyarakat Kabupaten Probolinggo.

“Tidak terkait dengan Pilkada, melainkan hasil rapat pengurus berdasarkan suara yang berkembang di masyarakat,” tandas Lukman.