Bahaya jika BRIN Hanya Jadi Corong Kepentingan Penguasa

Kemunculan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) lewat pasal 48 ayat 1 UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memicu perdebatan hangat di ruang publik.

Perdebatan pertama mempersoalkan perubahan mendasar paradigma riset yang cenderung bersifat material. Parameter hasil akhirnya adalah sebuah produk barang jadi. Hal tersebut tercantum dalam pasal 34 dalam UU itu yang menyebut inovasi dan invensi adalah kunci riset.

Perdebatan kedua lebih membahas munculnya otoritas baru sesuai dengan pasal 7 Peraturan Presiden 33/2021 bernama Dewan Pengarah. Tujuannya, memastikan kerja riset sesuai dengan ideologi negara.