Jokowi Disebut Hobi Bangun Infrastruktur, Ini Penjelasan Sri Mulyani

4 Desember 2017 15:42 WIB
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Proyek Tol Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Foto: Dok: PT Jasa Marga)
zoom-in-whitePerbesar
Proyek Tol Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Foto: Dok: PT Jasa Marga)
ADVERTISEMENT
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla gencar membangun berbagai infrastruktur, termasuk di berbagai wilayah yang selama ini tertinggal dari Pulau Jawa. Hal ini bahkan memunculkan anggapan, membangun infrastruktur menjadi hobi Presiden Jokowi.
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan infrastruktur khususnya di luar Pulau Jawa, adalah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga ke pelosok Indonesia. Apalagi menurutnya, ekonomi di luar Jawa masih sangat tergantung kepada komodistas. Sehingga ketika harga komoditas jatuh, wilayah Sumatra, Kalimantan, Papua betul-betul terkena dampak negatifnya.
"Ini adalah sesuatu yg perlu kita pahami karena orang menganggap bahwa Presiden Jokowi membangun infrastruktur kayak hobi. Sebenernya bukan hobi. Itu adalah kebutuhan fundamental dari ekonomi Indonesia," katanya di sela seminar bertajuk ‘Indonesian Economy: Getting Ready for Demographic Bonus’ di Gedung World Trade Centre I, Jakarta, Senin (4/12).
Sepanjang pemerintahan Jokowi-JK, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di APBN memang terus meningkat. Pada 2018, pemerintah menganggarkan Rp 409 triliun, naik dibandingkan tahun ini sebesar Rp 387,3 triliun. Pada dua tahun sebelumnya, anggaran pembangunan infrastruktur juga naik dari Rp 290 triliun pada 2015, menjadi Rp 313 triliun pada 2016.
Sri Mulyani tinjau Stadion GBK (Foto: Siti Maghfirah/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Sri Mulyani tinjau Stadion GBK (Foto: Siti Maghfirah/kumparan)
Sri Mulyani menambahkan, jika infrastruktur tersebar maka pertumbuhan ekonomi juga lebih merata dan tidak hanya terpusat di Jawa, khususnya Jakarta. “Selama ini pendorong pertumbuhan di luar Jawa sangat dipengaruhi harga komoditas.”
ADVERTISEMENT
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, kondisi Indonesia saat ini memang membutuhkan pemerataan pembangunan (necessary condition). Pemerintah menurutnya, juga tak hanya memprioritaskan infrastruktur fisik.
“Selain pembangunan infrastruktur, kita juga menyiapkan pembangunan human capital dan soft infrastructure. Kita bangun birokrasinya, policy-nya juga," tutupnya.