Pembangunan Rumah Murah dengan KPR FLPP Masih Jauh dari Target

8 November 2017 8:42 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Dirjen Pembiayaan Perumahan PUPR, Lana Winayanti (Foto: Novan Nurul Alam/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Dirjen Pembiayaan Perumahan PUPR, Lana Winayanti (Foto: Novan Nurul Alam/kumparan)
ADVERTISEMENT
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah rumah murah yang dibiayai dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga awal bulan November 2017 belum mencapai 20.000 unit rumah.
ADVERTISEMENT
Padahal Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, pada tahun 2017 ini mematok target pembangunan 40.000 unit rumah dengan alokasi anggaran total sebesar Rp 4,4 Triliun. Target itu sudah dipangkas dari semula 120.000 rumah dengan alokasi anggaran Rp 9,7 triliun.
Namun demikian, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti menyebut, jumlah rumah murah yang dibiayai melalui skema KPR FLPP akan terus bertambah cukup banyak hingga akhir tahun.
“Masih ada rumah yang dalam proses pembangunan, dan ada juga yang masih proses akad kredit. Sebagian dana FLPP juga cairnya baru saja,” jelasnya kepada kumparan (kumparan.com), Rabu (8/11).
Padahal sejak tahun 2011 hingga 2016, realisasi rumah murah yang dibiayai melalui KPR FLPP selalu di atas 50 ribu unit per tahun. Bahkan pada 2011 dan 2013, realisasi rumah murah di atas 100 ribu unit.
Perumahan BTN di Citayam. (Foto: Dok.  BTN)
zoom-in-whitePerbesar
Perumahan BTN di Citayam. (Foto: Dok. BTN)
Menurut Lana hingga awal November 2017 ini, total hunian yang dibangun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah mencapai 563 ribu unit. Hunian murah tersebut dibangun melalui berbagai macam program.
ADVERTISEMENT
“Ada pembangunan rumah susun, pembangunan rumah swadaya, pembangunan rumah khusus, subsidi selisih bunga, dan selisih bantuan uang muka,” paparnya.
Dia menambahkan di tahun ini, pihaknya menginisiasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) bagi pekerja informal yang kesulitan mengakses kredit perbankan. Pada program ini, Kementerian PUPR memberi bantuan uang muka sekitar 20-30% dari harga rumah.
“Karena pekerja informal selama ini tidak ada bukti berpenghasilan tetap, dan tidak ada rekam jejak kredit. Di tahun ini kita ujicoba dulu ke 156 unit rumah,” pungkasnya.