• 1

Adu Pendapat Arcandra dan Sri Mulyani Soal Aturan Migas di Sektor Hulu

Adu Pendapat Arcandra dan Sri Mulyani Soal Aturan Migas di Sektor Hulu


Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Hotel Mulia, Jakarta. Keduanya memang diundang oleh Partai Golkar untuk memaparkan 'Outlook Ekonomi Indonesia 2017'.
Di tempat tersebut, Arcandra dan Sri Mulyani sempat beradu pendapat. Keduanya membicarakan rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
"Saya sudah berbisik ke Bu Sri, Senin kita akan ketemu, kita bahas lebih detil lagi apa solusi terbaiknya," kata Arcandra kepada media, Kamis (15/12).
Arcandra menjelaskan Kementerian ESDM belum satu suara dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rencana revisi PP Nomor 79/2010. Oleh karena itu, keduanya sepakat untuk membicarakan hal ini terlebih dahulu.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar saat menghadiri acara Outlook Ekonomi 2017

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar saat menghadiri acara Outlook Ekonomi 2017 (Foto: Nicha Muslimawati)

"PP 79 ada beberapa aturan peralihan yang masih menjadi perbedaan pendapat antara kita di Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan . Ini sangat signifikan karena akan menentukan apakah PP 79 ini berdampak baik kepada investor atau sekedar PP yang nanti nggak ada benefitnya," tuturnya.
Menurut Arcandra, revisi PP 79/2010 diperlukan untuk menggairahkan kegiatan eksplorasi di dalam negeri. Hal ini penting mengingat kebutuhan migas di dalam negeri cukup besar.
"Tidak ada guarantee, harus kerja keras. Hanya Tuhan yang tahu percis, hanya dengan teknologi dan pengetahuan," ujar Arcandra.
Mendengar ucapan Arcandra, Sri Mulyani menyela. Menurutnya apa yang disampaikan Arcandra terlalu berlebihan. Pihaknya sangat terbuka terkait masukan mengenai revisi PP 79/2010.
"Tidak bisa tadi Pak Arcandra bilang hanya Tuhan yang tahu. Kita kan di APBN harus tahu berapa lose nya nanti, ada hitung-hitungannya," tegas Sri di depan Arcandra.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Nicha Muslimawati)
Menurut catatan Setkab, Kemenkeu berencana merevisi 6 poin yang ada di PP Nomor 79 Tahun 2010, yaitu:
1. Diberikan fasilitas perpajakan pada masa eksplorasi yaitu, PPN impor dan Bea Masuk serta PPN Dalam negeri dan PBB,
2. Diberikan fasilitas perpajakan pada masa eksploitasi yaitu, PPN Impor dan Bea Masuk PPN Dalam Negeri dan PBB (hanya dalam rangka pertimbangan keekonomian proyek),
3. Pembebasan PPh Pemotongan atas pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama (cost sharing) oleh kontraktor dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Negara di bidang hulu migas dan alokasi biaya overhead kantor pusat,
4. Pemberian fasilitas perpajakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan,
5. Adanya kejelasan fasilitas-fasilitas non fiscal (investment credit, depresiasi dipercepat, DMO Holiday) dan,
6. Konsep bagi hasil penerimaan negara menggunakan skema sliding scale dimana pemerintah mendapatkan bagi hasil yang lebih apabila harga minyak meningkat secara sangat tinggi dimana terjadi windfall profit.

EkonomiEnergiBisnis

500

Baca Lainnya