Bos BCA soal Top Up Uang Elektronik: Kepentingan Nasabah yang Utama

Bank central Asia (BCA). (Foto: Reuters/Garry Lotulung)

Bank Indonesia (BI) berencana mengeluarkan aturan untuk mengenakan biaya tarif isi ulang (top up) uang elektronik atau e-money. Aturan yang akan tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Jahja Setiaatmadja belum berani berkomentar atas rencana BI tersebut.

"Baru lihat beritanya pagi ini (Himbara membebaskan biaya), aku belum sempat rapat jadinya, nanti kita lihat ya," kata Jahja saat ditemui di sela-sela acara Indonesia Banking Expo (IBEX) 2017 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (19/9).

Menurut hitung-hitungannya, Jahja menilai pengenaan biaya isi ulang uang elektronik dirasa perlu. Sebab, selama ini perseroan telah mengeluarkan dana mencapai puluhan miliar. Dana tersebut, kata Jahja, digunakan untuk menyediakan infrastruktur mulai dari kartu, mesin tap, hingga biaya perawatan.

Pemaparan hasil kinerja BCA tahun 2016. (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

"(Top up fee) Sudah pasti perlu. Kita habis Rp 80 miliar/tahun untuk menyediakan Flazz Card, sampai maintenance-nya. Ada EDC (Electronic Data Capture), kan semua pakai mesin. Memang komunikasinya enggak bayar? Kan semuanya harus bayar," ujarnya.

Akan tetapi, hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan yang akan dikeluarkan oleh BI. Ia menuturkan apa pun keputusan yang dikeluarkan BI, perseroan akan mengikuti. Hal ini sebagai salah satu upaya perseroan untuk meningkatkan pelayanannya kepada para nasabah.

"Ya nanti kita lihatlah. Kepentingan nasabah utama. Kalau untuk pelayanan masyarakat diminta free, ya kita free-lah," tutupnya.