BUMN Sanggup Beli 51% Saham Freeport, Rini Sudah Siapkan Skenarionya

Lokasi tambang Freeport (Foto: Reuters)

Proses negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia soal perpanjangan kontrak telah selesai. Freeport akhirnya setuju melepas kepemilikan 51% saham kepada pemerintah Indonesia.

Sayangnya, belum ada skema pasti tentang pelepasan saham Freeport ini. Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno optimistis BUMN mampu membeli 51% saham Freeport.

"Sanggup. Kita enggak mungkin dong bicara enggak sanggup karena kalau kita lihat secara keseluruhan, secara strukturnya adalah kita kesanggupan, tidak melihat cash flow kita. Kita lihat balance sheet kita, kita lihat semua. Kita analisa dan kita sanggup melakukan itu," tegas Rini saat ditemui di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (31/8).

Lantas bagaimana skema yang akan dilakukan BUMN untuk membeli 51% saham Freeport?

Kantor Kementerian BUMN di Medan Merdeka Selatan. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Pada kesempatan tersebut, Rini mengungkapkan, ada beberapa opsi yang bisa dilakukan BUMN. Cara pertama adalah lewat holding BUMN di sektor tambang. Namun, pembentukan holding pertambangan yang akan dipimpin PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dan di dalamnya terdapat PT Antam, PT Timah, serta PT Bukit Asam, hingga saat ini belum rampung.

"Memang yang terbaik adalah sudah adanya holding, bila tidak kita harus mencari alternatif lain dan itu juga sudah kita lakukan. Paling bagus memang holding pertambangan sehingga seluruh pertambangan itu bisa satu kendali karena itu bisa mengefisiensikan banyak hal," paparnya.

Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengajak kerja sama dengan BUMD. Rini juga mengajak BPJS Ketenagakerjaan untuk ikut andil dalam pembelian 51% saham Freeport.

"Masa aku harus cerita semua. Dalam program sekarang bekerja sama dengan BUMD perlu kita libatkan sejak awal. Jadi Pemprov dan Pemda jadi kita duduk, malah kita mengajak BPJS Ketenagakerjaaan itu," imbuhnya.

Lalu bila kedua cara tersebut tidak bisa dilakukan, maka cara yang terakhir adalah dengan mengajak kerja sama dengan pihak swasta.

"Iya dong sama-sama kita partner-an. Kita mengusulkan, kita juga bicarakan Menkeu dan Menteri ESDM kita usulkan sekaligus saja karena kalah stages malah secara finansial structure kita. Jadi kita mengharapkan full 51% sehingga investor kita lebih jelas positioning kita," sebutnya.