Jonan dan Tony Wenas Bicara Soal Freeport di Universitas Sam Ratulangi

Ignasius Jonan saat kunjungan kerja ke Jepang. (Foto: Dok. Kementerian ESDM)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan hari ini, Sabtu (21/10), berkesempatan mengisi kuliah umum di Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara. Pada kesempatan itu, ada seorang mahasiswi Sam Ratulangi yang nyeletuk bertanya ke Jonan tentang kontrak PT Freeport Indonesia di Papua.

"Saya ingin tanyakan di sini bagaimana keputusan sebenarnya mengenai kerja sama dengan Freeport tersebut. Karena banyak yang menanyakan tentang perjanjian atau kerja sama tersebut bahwa perjanjian itu terlalu lama. Dari 2010 sampai sekarang ini belum terselesaikan," kata mahasiswi yang diketahui berasal dari jurusan Teknik Elektronika.

Jonan pun lantas terdiam sejenak dan mencoba mengelak dengan cara halus. "Kamu itu belajar dulu, kalau kamu juara di teknik mesin, baru boleh ngurus orang lain," canda Jonan.

Jonan lantas kembali bertanya ke mahasiswi tersebut.

"Kamu ini juara, enggak?," tanya Jonan lagi.

"SMA juara," jawab mahasiswa bernama Devy tersebut.

"Waktu SMA juara? bagus," ucap Jonan.

Tony Wenas di Kemenko Polhukam. (Foto: Edy Sofyan/kumparan)

Di kesempatan tersebut ternyata hadir Executive Vice President PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Jonan lantas melempar pertanyaan tersebut kepada Tony.

"Tapi kalau kamu mau nanya, di sini ada Direktur Freeport, silahkan Pak Tony jelaskan. Ini Freeport ini Pak Tony Wenas. Ini dia Direktur ya Freeport biar dia yang jawab, silahkan," pinta Jonan.

Tony Wenas pun maju. Dia lantas menjelaskan singkat tentang Freeport.

"Jadi kalau saya diminta Pak Jonan untuk memberikan respon, intinya adalah bahwa Freeport (dari) Kontrak Karya dan sekarang ini sedang transisi Kontrak Karya dan sedang diterbitkan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) oleh pemerintah. Sampai dengan saat ini kami terus menegosiasikan dengan pemerintah untuk IUPK definitif," beber Tony.

"Tidak terlalu lama lagi bisa akan tercapai titik temu. Intinya ada beberapa hal (untuk) membahas masalah divestasi, masalah pembangunan smelter, kelanjutan operasi, dan stabilitas perpajakan, juga hukum. Mungkin itu saja yang saya jawab," tambahnya.