Jonan Tolak Usulan PLN Soal Pengaturan Harga Batu Bara

PLN kirim genser 1.000 kW ke Pulau Duran (Foto: Dok. PLN)

Baru-baru ini, PT PLN (Persero) mengusulkan agar harga batu bara untuk dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) dibanderol dengan harga khusus, bukan harga pasar. Harga khusus tersebut menggunakan formula biaya produksi (cost of production) plus margin keuntungan untuk produsen batu bara.

PLN ingin harga batu bara DMO ditetapkan sebesar biaya produksi ditambah margin sebesar 15-25% untuk produsen batu bara. Alasannya, pembangkit listrik membutuhkan bahan bakar yang harganya efisien dan terjamin agar dapat memproduksi listrik dengan tarif terjangkau oleh masyarakat.

Apalagi Menteri ESDM Ignasius Jonan sudah menetapkan bahwa tarif listrik untuk masyarakat tidak boleh naik. Sebaiknya harga bahan bakar untuk pembangkit listrik pun diatur pemerintah supaya juga tidak naik. Kalau harga batu bara dan bahan bakar lainnya naik, sementara tarif listrik tidak naik, tentu hitungannya PLN bisa tekor.

Namun, usulan PLN ini ditolak Jonan. Sebab, formula harga cost plus margin tidak mendorong produsen batu bara maupun PLN untuk efisien. Kalau ditetapkan seperti itu, produsen batu bara tidak akan berupaya menurunkan biaya produksi, PLN juga tak terdorong untuk memangkas biaya operasi.

"Saya tidak punya pandangan yang sama (dengan PLN) kalau cost plus margin, itu konsep usang, tidak mendorong efisiensi di kedua belah pihak. Kalau kayak gitu, nanti cost-nya dibikin tinggi," kata Jonan dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (28/9).

Proses dumping tambang batubara. (Foto: Sigid Kurniawan/Antara)

Prinsipnya, Jonan setuju bahwa pembangkit listrik butuh bahan bakar yang efisien, tapi harus dicari formula lain yang lebih fair. "Sekarang lagi dikaji yang fair bagaimana. Kita cari fairness-nya," ucapnya.

Menurut Jonan, PLN harus melakukan efisiensi juga di luar biaya energi primer. Dari total biaya operasi PLN, sekitar 30% di antaranya berasal dari biaya energi primer. Sisanya 70% adalah biaya perawatan serta biaya transmisi dan distribusi.

Ada peluang efisiensi juga dari biaya-biaya di luar energi primer ini. "Saya sudah katakan ke PLN, PLN juga harus berusaha melakukan efisiensi, terutama maintenance pembangkit, jaringan distribusi. Bisa enggak diefisienkan? Ini yang kita sarankan pada PLN," tegasnya.

Bauran energi primer PLN juga dinilai Jonan masih kurang efisien, penggunaan bahan bakar minyak (BBM) masih terlalu besar. "Misalnya BBM yang dipakai PLN masih 6%, jangan 6% dong, kan pembangkit baru yang beroperasi sudah banyak, pindah ke gas atau bahan bakar lain. Kalau perlu ada rencana dalam 5 tahun PLTD shut down semua," cetus Jonan.

Pengaturan harga batu bara untuk kelistrikan akan dibahas lebih lanjut awal bulan depan. "Minggu pertama Oktober dibahas dalam pokok-pokok RUPTL. Tujuannya sesuai arahan Presiden, menciptakan harga listrik yang terjangkau dengan tetap memperhatikan tingkat keuntungan untuk IPP dan PLN," tutupnya.