Pemerintah Rancang Skema Baru Danai Proyek Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur di Jakarta (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Pemerintah saat ini sedang merancang skema baru untuk mendanai proyek infrastruktur. Hal ini dilakukan karena kebutuhan investasi di sektor infrastruktur cukup besar yang tidak bisa semuanya dibiayai APBN.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan ada sebuah skema yang memungkinkan bisa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur. Namanya blended finance.

Skema blended finance biasanya merupakan skema pembiayaan yang memanfaatkan dana-dana filantropis melalui yayasan atau perusahaan dan digabungkan dengan dana swasta atau pemerintah untuk mengembangkan proyek-proyek yang berguna bagi komunitas. Karena dasarnya merupakan dana konglomerat atau perusahaan besar, kebanyakan dana tersebut disalurkan untuk misi kemanusiaan yang spesifik seperti program kesehatan dan lingkungan.

Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

"Sekarang kita masih garap ini, dan ini masih panjang jalannya ini," kata Luhut di Kemenko Kemaritiman, Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (20/10).

Karena merupakan dana filantropis, pengembalian investasi dalam skema blended finance kebanyakan bernilai rendah. Kendati demikian, tetap ada profit yang harus diraih agar proyek tersebut tetap terus bergulir.

Menurut Luhut, skema ini memungkinkan bisa membiayai proyek infrastruktur di Indonesia, salah satunya adalah proyek kereta ringan atau LRT Jabodebek. Namun skema ini baru sebatas usulan dan masih ada diskusi-diskusi lanjutan.

"Sekarang kan ada 12 triliun dolar AS duit di dunia ini yang berputar-putar cari tempat untuk dihinggapi dan kita akan coba numpang dapat berapa kita dari situ. Bisa 1 miliar dolar AS, 10 miliar dolar AS, bisa 20 miliar dolar AS, 50 miliar dolar AS tergantung kita juga," sebutnya.