Sri Mulyani: Pemerintah Terus Kerja Maksimal Turunkan Ketimpangan

Sri Mulyani memberikan materi di kuliah umum. (Foto: Dok. Universitas Diponegoro)

Pemerintah terus berusaha keras menurunkan angka ketimpangan pengeluaran atau gini ratio. Sebab, meskipun indeks gini ratio pada September 2016 menurun tipis menjadi 0,394 dibanding Maret 2016 sebesar 0,397, ketimpangan tetap dinilai masih tinggi.

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengisi kuliah umum dengan tema “APBN yang Efektif dan Kredibel untuk Membangun Negeri” yang digelar di Gedung Prof Soedarto Kampus Universitas Diponegoro, Tembalang, Kamis (16/2).

Acara ini juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Civitas Akademika, dan ratusan mahasiswa Undip.

Sri Mulyani tiba di Universitas Diponegoro. (Foto: Dok. Universitas Diponegoro)

"Indonesia saat ini gini ratio mencapai 0,39, itu masih tinggi. Kita harus bekerja semaksimal mungkin dengan menyusun kebijakan yang lebih merata seperti harapan Presiden yang menginginkan ratio gini Indonesia terus turun,” ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, bila suatu negara yang memiliki gini rasio tinggi, maka ketimpangan di masyarakat akan sangat jelas dan tentu saja berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk menurunkan angka ketimpangan, diperlukan kebijakan yang tepat seperti penyusunan instrumen fiskal yaitu APBN, kebijakan moneter bank sentral serta kebijakan ekonomi struktural berupa paket ekonomi yang kompetitif.

"Sebagai bangsa yang besar, kita memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus terus-menerus kita selesaikan termasuk pengentasan kemiskinan,” tegas Sri Mulyani.

Sri Mulyani memberikan materi. (Foto: Dok. Universitas Diponegoro)

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menjelaskan tentang fundamental ekonomi Indonesia yang sehat dan tantangan pembangunan, APBN sebagai instrumen untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan, APBN sebagai instrumen dalam mendorong akselerasi infrastruktur, dan reformasi struktural yang mendukung akselerasi infrastruktur.

"Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia sudah jelas yaitu menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan tersebut merupakan dua hal yang harus dicapai bersamaan," jelasnya.