Sri Mulyani Peringatkan Soal Utang PLN, Jokowi Siapkan Solusi

Sambungan Listrik PLN (Foto: Dok. PLN)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengirim surat ke Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno pada 19 September 2017. Sri Mulyani khawatir PLN gagal bayar utang karena pertumbuhan penjualan listrik dan penerimaan dari subsidi tak sesuai harapan. Sementara PLN harus mengeluarkan banyak biaya investasi untuk program 35.000 MW.

Presiden Joko Widodo sudah menanyakan masalah ini ke Jonan. Jokowi memberi arahan, PLN bisa mengurangi porsinya di program 35.000 MW kalau kondisi finansial tak memungkinkan.

Saat ini dari 35.000 MW, 10.000 MW di antaranya dikerjakan PLN sedangkan sisanya 25.000 MW adalah bagian Independent Power Producer (IPP) alias produsen listrik swasta. PLN dipersilakan mengurangi porsinya hingga 5.000 MW kalau kewalahan.

Jonan saat rapat draf regulasi. (Foto: Arifin Asydhad/kumparan)

"Komentar Presiden, kalau misalnya dalam jangka panjang PLN merasa kesulitan cash flow, pekerjaan 10.000 MW yang dikerjakan PLN, separuhnya bisa dikasih ke swasta," kata Jonan saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (27/9).

Sejauh ini tidak ada masalah, PLN masih merasa mampu mengerjakan pembangunan pembangkit listrik sebesar 10.000 MW dalam program 35.000 MW.

"Kalau PLN terlalu berat bisa diserahkan ke swasta," imbuhnya.

Menurut Jonan, keuangan PLN sebenarnya sehat-sehat saja, tak ada yang perlu ditakutkan. Jonan bilang, pasti dirinya dan Menteri BUMN Rini Soemarno sudah lapor ke Jokowi bila keuangan PLN memang dalam keadaan bahaya. "Ini kondisinya masih aman, terkendali," tutupnya.