Strategi Jokowi Kurangi Angka Ketimpangan: Infrastruktur dan Dana Desa

Luhut B. Panjaitan. (Foto: Dok. Menko Maritim)

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada Jumat (20/10) tepat berumur tiga tahun. Salah satu masalah yang belum berhasil diselesaikan duet Jokowi-JK adalah pemerataan kesejahteraan.

Meski pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun ini dalam tren yang positif, tapi hanya segelintir masyarakat yang merasakan dampaknya. Ada ketimpangan besar antara masyarakat yang kaya dan yang miskin.

Manfaat pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir hanya dapat dirasakan oleh 20% penduduk kelas menengah ke atas. Artinya, masih ada 80% penduduk Indonesia yang belum mendapatkan manfaat dari pembangunan.

Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

Untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial ini, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah di sisa 2 tahun masa jabatan adalah menggenjot pembangunan infrastruktur sampai ke pelosok-pelosok dan menggenjot program Dana Desa.

"Dua tahun ke depan, pikiran saya, melihat capaian infrastruktur mencapai 90% dari target. Kalau lebih alhamdulillah. Kedua, program Dana Desa akan mulai berbuah," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (18/10).

Pembangunan infrastruktur dan Dana Desa, sambungnya, akan mengurangi kesenjangan antar daerah sehingga pertumbuhan ekonomi lebih merata, kesejahteraan rakyat di wilayah terpencil dapat ditingkatkan.

"Kalau infrastruktur jalan, dana desa jalan, nah ini bisa mengurangi rasio gini. Nah ini isu kita ke depan," tutupnya.