• 0

Kasus Ahok dan Fatwa MUI Soal Atribut Agama Lain

Kasus Ahok dan Fatwa MUI Soal Atribut Agama Lain



Cover MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait Atribut Agama Non Muslim (Foto: Ridho Robby)


Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal atribut agama lain menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebelumnya, sikap keagamaan MUI soal kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama juga menuai polemik.
Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam

Ilustrasi MUI

Ilustrasi Fatwa MUI (Foto: Aria Pradana)

Fatwa itu bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh seluruhnya, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.

- Erfan Riadi

Pendapat Erfan tersebut tertuang dalam tulisannya yang berjudul "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Positif". Ia menjelaskan, masyarakat bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh masyarakat karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.
Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut.
Dalam memberikan fatwa, para ulama melakukan langkah secara kolektif, melakukan musyawarah untuk menyoroti permasalahan yang dipertanyakan oleh peminta fatwa dan kemudian akan ditetapkan sebuah hukum secara bersama-sama dan tidak dilakukan secara individual.

Fatwa MUI

Fatwa MUI terkait hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim (Foto: Dokumen MUI)
Kaitan Fatwa dengan Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia
Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar pakar/ahli hukum). Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional di atas dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.
Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasihat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti MUI, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis) dan lembaga lainnya. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif.
Beda Fatwa dengan Sikap Keagamaan

Sidang perdana Basuki T Purnama atau Ahok

Cagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di PN Jakarta Utara, Jalan Gadjah Mada, Jakpus. Ahok menjadi terdakwa di kasus penodaan agama. (Foto: pool/cnn indonesia/safir makki)
Belakangan, ramai diperbincangkan soal apa yang disampaikan MUI terkait kasus yang menjerat Ahok. Ahok dinyatakan menista agama terkait ucapannya di Kepulauan Seribu soal Al Maidah 51.
Namun mungkin banyak yang belum mengetahui, bahwa apa yang dikeluarkan MUI bukanlah sebuah fatwa. Terkait Ahok, MUI mengeluarkan sikap keagamaan, Apa bedanya?
Fatwa adalah keputusan Komisi Fatwa MUI terkait hukum terhadap sesuatu, Fatwa ini tingkatnya lebih rendah dari sikap keagamaan.
Sementara itu sikap keagamaan adalah keputusan bersama dari seluruh komisi yang ada di MUI dalam menyikapi sebuah kasus atau fenomena tertentu. Sikap keagamaan ini beberapa kali bisa menjadi pertimbangan pengadilan.
MUI Imbau Masyarakat Sosialisasikan Fatwa dengan Cara yang Baik
MUI sendiri menyebut, sosialisasi tentang fatwa yang dikeluarkannya dengan cara yang baik. Mereka tak membenarkan jika ada oknum yang melakukan cara-cara yang "melanggar aturan".
Ketua Komisi Bidang Hukum MUI, Prof. Dr Mohammad Baharun, mengimbau agar siapapun tidak salah paham terkait fatwa MUI tentang larangan mempergunakan, menjual dan memberikan atribut agama lain.
"Tentu tidak dibenarkan secara hukum melakukan eksekusi fatwa dengan sweeping dan sebagainya di luar kewenangan penegak hukum sah yang dalam konteks ini adalah merupakan hak polisi," kata Baharun kepada kumparan.
Menurut Guru Besar Sosiologi Agama ini, fatwa MUI itu harus disampaikan dengan sosialisasi yang baik oleh dai dan muballig agar menguatkan kerukunan umat beragama yang ada. Semua pihak, tidak boleh nemaksakan kehendak terhadap siapapun menggunakan atribut atau simbol ibadah kepada seseorang, apalagi tidak sesuai dengan keyakinannya atau karena paksaan.

Namun hal itu harus diberitahu dan dijelaskan melalui dakwah bukan sweeping. MUI mengharapkan toleransi umat beragama tetap berlangsung harmonis.

- Mohammad Baharun




NewsAgamaMUIFatwa MUIAhok

500

Baca Lainnya