• 1

MUI: Tak Benar Eksekusi Fatwa dengan Sweeping!

MUI: Tak Benar Eksekusi Fatwa dengan Sweeping!



Ilustrasi MUI

Ilustrasi Fatwa MUI (Foto: Aria Pradana)

Ilustrasi MUI

Ilustrasi Fatwa MUI (Foto: Aria Pradana)



Fatwa MUI

Fatwa MUI terkait hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim (Foto: Dokumen MUI)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait larangan bagi umat Islam untuk memakai, menjual dan memberikan atribut agama lain menuai pro dan kontra. Ada yang setuju, namun tak sedikit yang mempertanyakan. Bahkan sampai ada oknum ormas yang melakukan sweeping (razia).
Fatwa tentang larangan tersebut dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI pada 14 Desember 2016. Setelah fatwa itu dikeluarkan, banyak tanggapan muncul dari berbagai pihak. Yang sekarang tengah ramai diperbincangkan adalah adanya sweeping (razia) yang dilakukan sekolompok ormas kepada penjual atribut agama tertentu di luar islam.

Fatwa MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang menggunakan atribut keagamaan non-muslim. (Foto: Istimewa)

MUI pun bereaksi setelah mengetahui ada aksi razia yang di luar kendali mereka. Menurut Ketua Komisi Bidang Hukum MUI Prof. Dr Mohammad Baharun, tugas MUI adalah sebagai wadah ulama untuk melaksanakan pengawalan aqidah umat, memberikan pecerahan dan menerbitkan fatwa sesuai kebutuhan umat.

Gedung MUI

Gedung Majelis Ulama Indonesia. (Foto: Aria Pradana)

Adapun yang mengeksekusi fatwa di lapangan menurutnya adalah pemerintah.
"Tentunya dengan kebijakan dan standar yang ada, pengawalan fatwa dapat diterapkan secara kondisional. Inilah kerja sama dan sinergitas antara ulama dan umara (pemerintah)," kata Baharun kepada kumparan, Selasa (20/12).
Baharun menambahkan, MUI tidak pernah memberikan komando kepada siapapun untuk melakukan razia atau sweeping kepada mereka yang menjual atribut natal.

Tentu tidak dibenarkan secara hukum melakukan eksekusi fatwa dengan sweeping dan sebagainya di luar kewenangan penegak hukum sah yang dalam konteks ini adalah merupakan hak polisi

- Prof. Dr. Mohammad Baharun

Menurut Guru Besar Sosiologi Agama ini, fatwa MUI itu harus disampaikan dengan sosialisasi yang baik oleh dai dan muballig agar menguatkan kerukunan umat beragama yang ada. Semua pihak, tidak boleh nemaksakan kehendak terhadap siapapun menggunakan atribut atau simbol ibadah kepada seseorang, apalagi tidak sesuai dengan keyakinannya atau karena paksaan.

Namun hal itu harus diberitahu dan dijelaskan melalui dakwah bukan sweeping. MUI mengharapkan toleransi umat beragama tetap berlangsung harmonis.

- Prof. Dr Mohammad Baharun



AgamaMUIFatwa Atribut Agama LainFatwa MUI

500

Baca Lainnya