Sindiran Menhan: Kalau Tak Suka Presiden, Nggak Usah Macam-macam

Menhan Tunjukan Surat Pembelian Senjata dari BIN (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melontarkan sindiran keras di tengah panasnya polemik "5.000 senjata ilegal" yang bersumber dari pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Menhan mengaku jengah dengan banyaknya pihak yang bersuara terkait informasi keliru yang disampaikan Gatot di hadapan para purnawirawan TNI itu.

Hari ini, Selasa (26/9), Ryamizard menunjukkan bukti bahwa memang ada pembelian senjata yang dilakukan oleh institusi di luar militer, institusi tersebut adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Ia mengatakan, pembelian senjata tidak sampai 5.000 melainkan 521 pucuk.

Pembelian senjata oleh BIN itu pun telah disetujui Kemenhan. Bahkan, izin pembelian senjata ke Pindad telah keluar sejak Mei 2017.

"Saya tertawa lu tau UU enggak gitu aja. Ada UU-nya yang jelas, komunikasi enggak nyambung. Ini saya tanya, kenapa enggak nyambung?" kata Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

"Yaudahlah kalau tidak suka dengan Presiden enggak usah macam-macam. (Presiden) ganti 2 tahun lagi, dukung semua untuk keberhasilan negara, untuk bangsa Ini," imbuh dia.

Ryamizard menambahkan, seharusnya seluruh pembantu Presiden Joko Widodo mendukung setiap programnya. Apalagi, menurut dia, Jokowi sejauh ini berhasil dalam membangun negeri ini.

"Kenapa kita harus-jelekkan orang, saya pembantu Presiden di Kemenhan. Yang pembantu dan penasihat utama urusan pertahanan itu saya, enggak ada yang lain lain," tegas Kemenhan.

"Bukan saya menyanjung-nyanjung, contoh harga bensin di Papua sana sama dengan Jakarta. Itu belum ada kejadian, itu untuk memakmurkan jadi enggak ada lagi sana lebih mahal di sini lebih murah," tutup dia.

Jenderal Gatot Nurmantyo saat pertemuan dengan para purnawirawan jenderal memang menyebut ada instansi selain Polri dan TNI yang ingin membeli 5.000 pucuk senjata api secara ilegal. PT Pindad-pun telah mengamini bahwa ada pemesanan senjata untuk keperluan BIN.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto juga mengetahui pembelian senjata untuk BIN tersebut. Namun jumlahnya hanya 500 dan diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan intelijen.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. (Foto: Antara/Rosa Panggabean)