Opini & Cerita
·
26 Agustus 2020 10:48

Bu Tejo, Demokrasi di 'Negeri Influencer'

Konten ini diproduksi oleh Yudhi Hertanto
Bu Tejo, Demokrasi di 'Negeri Influencer' (35564)
Bu Tejo, tokoh di dalam film Tilik yang diperankan oleh Siti Fauziah. Foto: Ravacana Films
Tenggelam dalam badai informasi. Peran Bu Tejo dalam film pendek Tilik, berdurasi 32 menit itu, membuat bingkai alur cerita yang sederhana menjadi ciamik. Drama yang tersaji dari produksi film tahun 2018 itu, masih relevan dengan situasi aktual. Tidak heran, film pendek garapan rumah produksi Ravacana ini menjadi kampiun di beberapa festival film.
ADVERTISEMENT
Bu Tejo adalah kita. Realitas yang mewakili bagaimana kehidupan sosial kita di era modern, yang difasilitasi dengan kemewahan digital. Internet menjadi medium akselerasi informasi, sekaligus menciptakan ruang disinformasi. Konflik dan ketegangan juga tampil mengemuka melalui media sosial. Sisi baik buruk tidak terpisahkan.
Sekali lagi, film pendek Tilik secara ringkas merangkum perilaku sosial dari seluruh kehidupan kita. Tidak hanya di perkotaan, tetapi daya jangkau dunia maya sampai hingga pedesaan, membentuk perilaku baru dari masyarakat digital dalam jejaring sosial.
Perdebatan tentang ending film Tilik yang dianggap menciptakan serta memberikan ruang tafsir pembenaran bagi penyebar informasi keliru tanpa konfirmasi, hingga membentuk stereotip tentang perempuan pedesaan adalah bentuk keberhasilan film pendek itu untuk membangun ruang diskusi publik, lengkap dengan pro-kontra kehadirannya.
ADVERTISEMENT

Rantai Influencer

Bila berkaca dengan menggunakan figur Bu Tejo, maka format komunikasi yang dibangun adalah model komunikasi dua tahap -two step flow, dengan melibatkan peran para pemimpin opini. Informasi yang tampil di sosial media, diterjemahkan oleh opinion leader untuk semakin meluaskan jangkauan informasi.
Hambatan dalam proses komunikasi tersebut adalah potensi missing link informasi. Jarak komunikasi yang semakin meluas, membuat kemungkinan distorsi informasi terjadi. Bisa berkurang, atau semakin bertambah dari informasi awal, atau bahkan berbeda dan berubah dari pesan informasi di bagian awal.
Bila Anda pernah melihat kuis di layar kaca, dengan model "pesan berantai", maka di bagian akhir penerima pesan diminta untuk mengungkapkan bagaimana bentuk konstruksi pesan awal dari pemberi pesan, maka kerap kali terjadi kehilangan potongan pesan.
ADVERTISEMENT
Pada jagat digital, hal itu juga terjadi. Di dunia maya, yang mengizinkan user untuk menggunakan identitas semu bahkan anonymouse, jelas semakin memperkeruh arus informasi yang tidak mampu diverifikasi. Kelemahan ini, dimanfaatkan untuk menciptakan ruang gema dan ruang simulasi dari kepentingan tertentu.
Tidak mengherankan bila kemudian profesi baru muncul dari dunia baru. Sebut saja, buzzer, influencer, penggiat sosial media, endorser muncul sebagai alat bantu meluaskan jaringan informasi, sifatnya organik berbasis sukarela, tetapi ada juga yang anorganik menjadi semacam iklan pesanan. Berlaku di semua bidang, mulai dari pemasaran produk, politik, branding kandidat hingga pemerintahan.

Kemunduran Demokrasi

Berbagai kenyataan baru hadir bersama perkembangan ruang digital, termasuk kegagalan para pakar menghadirkan pencerahan. Peran kelompok intelektual dan akademisi justru semakin terdegradasi. Kalah lihai dibandingkan mereka yang lincah bermain di sosial media.
ADVERTISEMENT
Keberadaan para pemimpin opini ini, tidak pelak menjadi pemberi pengaruh yang bisa dimanfaatkan untuk mempertahankan status quo, membalik posisi, menciptakan informasi keliru hingga memainkan berbagai instrumen digital untuk mencetak persepsi publik pada suatu isu tertentu.
Para pelaku digital ini, mampu mengemas konten dan konteks yang sesuai dengan kecenderungan publik yang terbatas dalam melakukan validasi informasi.
Tidak hanya itu, keahlian digital juga dimanfaatkan untuk melakukan pembungkaman dengan berbagai metode, mulai dari doxing -menyebarkan data pribadi, hingga melakukan teror digital, seperti hack akun sosial media hingga meretas portal laman digital. Varian baru dari ancaman fisik berubah menjadi cybercrime.
Sekurangnya upaya untuk melakukan serangan digital dialami Tempo.co yang berulang kali berbicara tentang perlunya penertiban aktivitas para buzzer dan influencer.
ADVERTISEMENT
Lebih jauh lagi, sesuai dengan cermatan ICW dalam rilis terkait anggaran pemerintah untuk key opinion leader, menemukan kesimpulan penting (i) penggunaan influencer menjadi shortcut untuk mempengaruhi opini publik, (ii) memperburuk kesehatan demokrasi, sebagai akibat dari kehilangan substansi demokrasi, seiring dengan tertutupnya diskusi publik.
Benang merah dari simpulan sejenis juga diungkapkan LP3ES melalui rilis Pasang Surut Demokrasi Indonesia, mengutip Ziblatt & Levitsky, dalam buku How Democracy Die -2018, bahwa ancaman terhadap demokrasi terjadi ketika (i) komitmen atas aturan main semakin melemah, hingga (ii) terbatasnya ruang gerak kebebasan sipil serta media.
Kedua hal di atas tersebut menjadi realitas dari dunia politik kita hari ini, terlebih ruh oposisi dari mekanisme politik formal menghilang ketika konsolidasi koalisi kekuasaan terbentuk.
ADVERTISEMENT
Pada kajian LP3ES, pembenahan harus sesegera mungkin dilakukan agar demokrasi terselamatkan, meliputi perbaikan pada kerangka institusional, struktural hingga aspek kultural dan agensi. Lebih jauh lagi, temuan LP3ES sekaligus memperingatkan kita tentang cengkeraman oligarki yang semakin mencuat.
Terlebih ketika kekuasaan mulai melindungi dan membentengi dirinya dengan buzzer serta influencer. Sekali lagi karena gerik laku Bu Tejo adalah wajah kita!