Mobnas, Lebih dari Sekedar Kendaraan Politik

Esemka akhirnya terlahir dalam skala produksi massal. Bukan lagi menjadi prototipe. Acara peluncurannya, dihadiri banyak petinggi negeri. Produk yang satu ini memang menghadirkan banyak polemik. Padahal keberadaannya dinanti untuk memastikan kemampuan bangsa ini berdaya saing di bidang otomotif. Sayangnya, kehebohan politik lebih mengemuka daripada realisasinya.

Kita patut memberi apresiasi pihak swasta yang berani merilis mobil Esemka. Berhadapan dengan berbagai tantangan hingga tatapan sebelah mata. Tapi ada hal yang juga perlu dimunculkan kemuka, sejauh mana konsistensi pemerintah dalam memberikan dukungan bagi pemantapan industri otomotif dalam negeri.

Meski, Esemka kali ini bukanlah Esemka yang pernah digadang-gadang sebagai mobil nasional, tetapi dengan komponen lebih 62 persen berasal dari pabrikan lokal, hal itu merupakan sebuah kemajuan berarti. Problemnya lagi-lagi bagaimana membuat Esemka menjadi produk yang terlepas dari kontroversi yang melingkupinya.

Dalam perjalanan sejarahnya, kita pernah mengingat kehadiran Esemka lekat dengan figur Jokowi, sehingga menjadi kesatuan citra tentang harapan lahirnya mobil nasional. Proses perizinan yang berbelit semakin menguatkan bila Esemka adalah produk anak bangsa karya anak-anak SMK Otomotif sebagai sebuah harapan bagi kehadiran produk berbalut nasionalisme.

Kala itu, Esemka digambarkan berhadapan dengan kekuatan industri otomotif yang telah mapan dan lemahnya regulasi bagi dukungan produk lokal.

Alhasil, Esemka semakin tercitra kuat mewakili impian bangsa untuk memiliki produknya sendiri. Efek selanjutnya secara politik, mendongkrak pula pada popularitas figur yang mengusungnya, yakni Jokowi. Dengan begitu, Esemka menjadi kendaraan politik untuk mempersatukan mimpi tentang Indonesia yang memiliki kemampuan setara dengan produk luar negeri.

Meski berbagai produk otomotif dengan merek asing juga diproduksi di tanah air, dengan mengikutkan kandungan komponen dalam negeri, tetap saja tidak dapat dinilai sebagai mobil nasional. Kisah mobil nasional telah merentang panjang, jalanan kita menjadi etalase berbagai produk otomotif, dan kita masih saja menjadi lapisan konsumen. Mimpi mobil nasional bercerita tentang cita-cita menjadi raja di negeri sendiri.

Beda Dulu Lain Sekarang

Kini lain ceritanya, Esemka mewujud sebagai produk swasta. Sudah sejak awal dinyatakan bukan mobil nasional, melainkan produk karya anak bangsa. Pemerintah bertindak di belakang memberikan dorongan.

Padahal gagasan awal Esemka adalah tentang arah kebijakan yang diusung oleh negara untuk memuluskan mimpi tentang produk nasional. Tetapi realitas berbicara berbeda. Esemka menjadi produk swasta lokal. Masih cukup beruntung.

Problemnya kemudian, akan sampai dimana peran negara yang memiliki kehendak menjadi bangsa produsen itu dalam ranah sokongan serta dukungan kebijakan? Kita perlu uji lebih jauh komitmen yang konsisten lebih dari sekedar sarana politisasi.

Esemka jelas menjadi kendaraan politik bagi para aktor politik, baik kubu yang Pro maupun Kontra terhadapnya. Kontroversi dan sensasi tidak pernah berhenti. Sementara disisi lain kita harus sejenak mengambil nafas panjang tentang mimpi mobil nasional.

Satu yang bisa menyelamatkan arus politisasi Esemka adalah kemauan pemerintah untuk mengadopsi Esemka dalam konteks rencana pembangunan yang Indonesiasentris, ditopang oleh penguatan ekonomi di pedesaan.

Termasuk untuk menjadikan produk Esemka memiliki makna simbolik sebagai kebanggaan negara, dengan mendapuk merek tersebut sebagai kendaraan resmi pemerintah ditingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, pabrikan juga terpacu untuk segera memproduksi kendaraan non niaga.

Bila kemudian mengharapkan Esemka yang sudah susah payah dibicarakan tanpa jelas bentuknya, hingga akhirnya kemudian kini hadir di tengah-tengah publik, dan harus bertarung secara komersial dengan berbagai pabrikan otomotif swasta asing lainnya yang telah mapan, tentu sebuah kesia-siaan.

Pemerintah harus mampu memberikan dukungan penuh, tidak hanya mendorong, tetapi juga memfasilitasi bahkan memberikan ruang prioritas bagi karya anak bangsa. Tapi ini kan murni investasi swasta? Mengapa tidak dilepaskan pada mekanisme pasar? Jika logika itu yang dibangun dengan format Esemka yang saat ini ada, maka kita sejatinya melihat ketidaksungguhan bagi dukungan produk lokal untuk mampu berjaya dan berkompetisi di tahap permulaan.

Situasi tersebut, sekaligus membuat gagasan tentang sentimen produk lokal tidak lain sebagai jargon politik semata!.