Jokowi: Politisi, Pejabat hingga Pemilih Mudah Berubah karena Hoax

Selain melontarkan kritik soal jurusan yang ada di universitas-universitas di Indonesia, Presiden Joko Widodo juga angkat bicara soal pengaruh media sosial ke pilihan politik seseorang. Apalagi, masyarakat saat ini dengan mudahnya bisa terpengaruh dengan berita hoax.

"Kembali ke perubahan tatanan dasar kita, kemudian tatanan politik yang juga berubah total. Perilaku pemilih, mudah berubah. Mudah terkena berita hoax, berita bohong," kata Jokowi saat orasi ilmiah di Sidang Terbuka Dies Natalis ke-60 Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Senin (11/9).

Selain mempengaruhi pilihan politik, berita hoax, kata Presiden, juga dapat mempengaruhi kondisi politik Tanah Air.

"Dunia maya kini mendominasi wacana-wacana politik, media konvensional justru kalah cepat dengan dunia maya. Suasana politik juga cepat sekali berubah, teraduk-aduk oleh informasi tadi," lanjut dia.

Joko Widodo di Dies Natalis Unpad (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)

Tak hanya itu, berita hoax juga bisa membuat pejabat publik dan politisi cepat mengubah sikap politiknya. Untuk itu, Jokowi meminta agar masyarakat dapat mengantisipasi perubahan-perubahan politik karena menyebarnya hoax.

"Berita juga sama, perilaku politisi, partai politik, dan pejabat publik juga cepat berubah. Inilah hal-hal yang perlu kita siapkan dan antisipasi. Juga jangan lupa bahwa tatanan hukum juga dibuat pontang-panting dengan perubahan yang sangat cepat ini," ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menjelaskan pengaruh berita hoax terhadap regulasi hukum yang ada di Indonesia. Ia mencontohkan, ketika regulasi dan undang-undang belum siap, tapi praktis bisnis baru justru muncul. Akibatnya, muncul praktik bisnis baru yang tidak punya landasan hukum dan bukan tak mungkin memicu modus kejahatan baru.

Joko Widodo di Dies Natalis Unpad (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)

"Ada model kontrak yang belum dikenal sebelumnya. Banyak sekali sekarang ini. Ada bentuk-bentuk kejahatan yang tidak ada dalam peraturan yang kita punyai," paparnya.

"Dan praktik bisnis dan teknologi baru tiba-tiba terjadi praktek bisnis yang tidak fair. Banyak sekali sekarang ini," lanjut Jokowi.

Untuk mengantisipasi kondisi itu, Jokowi ingin agar hukum Indonesia bisa mengejar perubahan-perubahan tersebut.

"Ini karena perubahan-perubahan adanya media sosial. Dan yang pasti masih banyak lagi inovasi-inovasi baru yang membutuhkan aturan baru, regulasi baru. Oleh sebab itu hukum harus kita paksa untuk mengejar inovasi-inovasi yang ada untuk mengatisipasi ke depan itu," tuturnya.