Ketua DPR Sudah Tiga Kali Berganti dalam Satu Periode

Setya Novanto, Ade Komarudin, Bambang (Foto: Ferio Pristiawan, Fanny Kusumawardhani, Irfan Adi Saputra/kumparan)

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) dilantik menjadi Ketua DPR. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali disaksikan oleh tiga pimpinan DPR lain yang menjabat sebagai Wakil Ketua yaitu Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto.

Bamsoet hanya akan memimpin DPR di sisa masa jabatan yang tinggal 1,5 tahun lagi, lantaran Bamsoet adalah orang ketiga yang menduduki jabatan Ketua DPR dalam periode 2014-2019.

Sudah ada dua ketua DPR sebelum Bamsoet yang semuanya kader Golkar. Berikut 3 ketua DPR dalam periode 2014-2019 itu, dirangkum kumparan (kumparan.com), Senin (15/1):

Setya Novanto

Sidang saksi kasus eKTP Setya Novanto (Foto: Intan Alfitry Novian/kumparan)

Pria kelahiran Bandung, 12 November 1955 ini menjabat sebagai Ketua ke-16 DPR setelah Pemilu Legislatif 2014. Pelantikan itu digelar pada tanggal 2 Oktober 2014. Meski sudah menjadi anggota DPR sejak tahun 1999, namun Novanto gagal mempertahankan jabatannya.

Pada akhir tahun 2015, Novanto diterpa isu 'Papa Minta Saham', yaitu dugaan sekongkol yang melibatkan Novanto dan petinggi PT Freeport. Kasus ini mengemuka setelah Menteri ESDM saat itu Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Sudirman memberikan bukti rekaman kepada MKD yang di dalamnya mengungkap peran Novanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia. Kemudian nama Luhut Binsar Panjaitan (Kepala Staf Presiden) juga disebut Novanto dalam rekaman itu sebanyak 66 kali.

Tanggal 16 Desember 2015, MKD menyatakan Novanto memenuhi unsur pelanggaran etik. Namun saat akan diputus pemberhentian sebagai ketua DPR, Novanto mengundurkan diri dan putusan pemberhentian itu tidak pernah dibacakan.

Ade Komarudin

Ade Komarudin tiba di lokasi sidang e-KTP. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Setelah Novanto mundur dari kursi Ketua DPR, Ketua Umum Partai Golkar ketika itu, Aburizal Bakrie, menunjuk Ade Komarudin sebagai penggantinya. Pria yang akrab disapa Akom ini sudah sejak tahun 1997 menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Pria kelahiran Purwakarta, 20 Mei 1965 ini tercatat pernah menduduki beberapa jabatan penting sebelum menjadi Ketua DPR. Sebut saja Ketua PB HMI periode tahun 1989 sampai 1990, Ketua Pokja Politik DPP Partai Golkar Tahun 2003 sampai 2004, dan Ketua Umum Depinas SOKSI periode 2010 sampai sekarang.

Akom dilantik pada tanggal 11 Januari 2016 di DPR. Saat Akom menjadi ketua DPR, Novanto menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Dugaan skenario melengserkan Akom terjadi. Dia dilaporkan ke MKD hanya gara-gara memindahkan mitra komisi DPR. Dengan proses cepat, Akom diberhentikan MKD sehingga hanya menjabat selama 10 bulan saja.

Akom harus rela melepaskannya pada tanggal 30 November 2016. Selanjutnya tampuk Ketua DPR kembali dijabat oleh Setya Novanto sesuai kesepakatan Dewan Pembina dan DPP Partai Golkar.

Bambang Soesatyo

Bambang Soesatyo. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Meski berhasil memegang kembali tampuk kepemimpinan di DPR, namun Novanto ternyata lagi-lagi diterpa masalah. Kali ini lebih serius karena dia ditangkap KPK atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi e-KTP.

Akhirnya, pada tanggal 11 Desember 2017, Novanto resmi meninggalkan kursi Ketua DPR setelah dijebloskan KPK ke penjara. Posisi ketua DPR sementara dijabat Fadli Zon sebagai Plt Ketua Umum.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto siang tadi akhirnya mengumumkan Ketua DPR pilihannya, setelah sekitar sebulan kosong. Menteri Perindustrian itu memutuskan memilih Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai calon Ketua DPR. Saat ditunjuk, Bamsoet masih menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR.

Penunjukan Bamsoet oleh Airlangga mendapat respons baik dari beberapa pimpinan DPR lainnya. Salah satunya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut Bamsoet orang yang mudah bergaul. Tapi Bamsoet juga disorot atas dugaan keterlibatannya di kasus e-KTP.

Pada Rabu (20/12), Bamsoet mangkir dari panggilan KPK sebagai saksi lantaran diduga turut menekan Miryam S. Haryani, politikus Hanura yang turut menjadi saksi dalam kasus ini. Namun Bamsoet sudah membantah tudingan tersebut.

Pukul 16.00 WIB, Bamsoet resmi dilantik menjadi Ketua DPR. Ia akan menjabat hingga tahun 2019 atau menghabiskan masa jabatan Novanto yang berakhir tahun 2019.